Harga Minyak Goreng Meroket, Polda Jabar Instruksikan Polres Awasi Produksi-Pemasaran

BANDUNG, iNews.id - Polda Jawa Barat menginstruksikan seluruh jajaran Polres se-Jabar untuk mengawasi produksi, distribusi, hingga pemasaran minyak goreng. Hal itu dilakukan untuk mencegah penimbunan, termasuk permainan harga oleh spekulan. 

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo menyatakan, pihaknya kini tengah melakukan pemantauan dan pengawasan minyak goreng untuk mencegah penimbunan. 

Baca Juga

Pentolan Ormas di KBB Bentuk Presidium, Ada yang Curiga Jadi Alat Politik Praktis

"Terkait minyak goreng kita melakukan pengawasan terhadap produksi, distribusi, hingga penjualan," kata Ibrahim, Jumat (18/3/2022). 

Menurut Ibrahim, pihaknya pun sudah mengeluarkan instruksi kepada jajaran Polres se-Jabar untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar.

Baca Juga

Truk Tangki Air Tereperosok ke Jurang di Jalur Tengkorak Cililin KBB

"Polres-polres juga sudah bergerak untuk sidak ke pasar-pasar," katanya. 

Terpisah, Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Aswin Sipayung juga menyatakan, pihaknya sudah menerjunkan anggotanya untuk mengawasi produksi hingga pemasaran minyak goreng. 

Baca Juga

Sempat Dibantu Warga Dorong Angkot Curian, Residivis di Sukabumi Diteriaki Maling

"Sudah (pengawasan), polsek-polsek sudah bergerak tiga hari," katanya. 

Diketahui, anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi menilai, ada praktik penimbunan yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng di pasaran dalam beberapa waktu terakhir.

Sebab, saat ini, minyak goreng langsung tersedia di berbagai toko dengan harga yang melambung setelah pemerintah mencabut harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng.

"Pasokan minyak goreng langsung tersedia di berbagai toko, bahkan dengan harga mencapai Rp 25.000, ini berarti ada yang sengaja menahan pasokan alias menimbun, tunggu HET dicabut baru pasokan dikeluarkan," kata Baidowi dalam siaran pers, Kamis (17/3/2022).

Menurut Baidowi, hal ini juga membuktikan bahwa tidak ada masalah dari sisi pasokan minyak goreng, tetapi distribusinya tersendat karena ada praktik penimbunan.

"Pihak kepolisian dan satgas pangan harus melacak titik distribusi mana yang tiba-tiba pasokan langsung berlimpah satu hari pascapengumuman HET dicabut," ujar Baidowi.

Editor: Asep Supiandi