Guru Besar UPI Nilai Kritik Ridwan Kamil Terhadap Mahfud MD Tak Politis

BANDUNG, iNews.id - Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Profesor Karim Suryadi menilai, sikap kritis Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) Mahfud MD tak politis. 

Menurut Karim, pernyataan Ridwan Kamil tersebut sebagai wujud tanggung jawab dan profesionalisme dalam memandang dan menyelesaikan kekisruhan yang telanjur terjadi.

Baca Juga

Dinkes KBB Sambut Baik Vaksin Covid-19 Digratiskan

Penilaian tersebut disampaikan Karim menyusul pernyataan Ridwan Kamil yang menuntut Mahfud MD bertanggung jawab atas pernyataannya sehingga memicu kekisruhan Habib Rizieq Shihab berlarut-larut. 

"Ada akar persoalan yang terletak pada mereka yang harus bertanggung jawab, tapi tak mau mengambil tangung jawab dan menimpakan beban kesalahan kepada polda (kepolisian daerah) dan kepala daerah di mana Mahfud MD sebagai salah satu pihak yang memberikan sinyal," kata Karim, Rabu (16/12/2020).

Baca Juga

Seusai Tuntut Tanggung Jawab Mahfud MD, Ridwan Kamil Singgung soal Pemimpin Adil di Medsos

Karim mengemukakan, penjemputan Habib Rizieq oleh ribuan simpatisan dan pendukung saat tiba di Tanah Air memang seakan dibiarkan begitu saja. Bukan hanya oleh Mahfud MD, namun juga pihak-pihak lain.

Baca Juga

Pendukung Habib Rizieq Geruduk Polres, Ridwan Kamil: Stop, Lebih Baik Dialog

"Misal kenapa BIN (Badan Intelijen Negara) tidak beroperasi kalau memang melarang, pihak Istana tidak melarang, kalau pulang ya pulang saja. Jadi menurut saya (pernyataan) Mahfud MD seperti (fenomena) gunung es," ujarnya.

Lewat sikap kritisnya itu, tutur Karim, Ridwan Kamil tidak hanya menyoroti Mahfud MD sebagai satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab, namun juga sejumlah pihak di lingkungan istana dan otoritas keamanan lebih tinggi, bukan sekadar Polda Jabar atau Polda DKI Jakarta belaka.

Baca Juga

Gaji Karawang Biaya Hidup Jogja Trending di Twitter, Netizen: Mau Banget!

"Saya tidak melihat ada motif politik di balik pernyataan RK (Ridwan Kamil), akan menembak siapa, menyeret siapa. Menurut saya, RK justru mengungkap fakta politk yang sebenarnya. Jangan sampai ada pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab, tapi menimpakan itu kepada polisi di daerah dan gubernur, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jabar," tutur Karim.

Baca Juga

Kisruh Habib Rizieq Berlarut, Ridwan Kamil Tuntut Tanggung Jawab Mahfud MD

Karim pun mengapresiasi sikap kritis Ridwan Kamil. Bahkan, dia menyebut sikap kritis tersebut sebagai bentuk keberanian dan kejernihan berpikir dalam melihat persoalan Habib Rizieq yang berlarut-larut.

"Penangkapan, penembakan, pemanggilan HRS (Habib Rizieq Shihab) dan pengikutnya kemudian (pemanggilan) gubernur, pencopotan kapolda, itu adalah gejalanya bukan akar persoalan," katanya.

"Jadi, ibarat pemerintah atau aparat keamanan yang lebih tinggi melihat api menyala di kayu, tapi hanya mengipas-ngipasi atau berusaha mengurangi, agar asapnya tidak begitu pekat," ucap Karim.

Padahal, tutur dia, pemerintah sebagai pihak otoritas di negeri ini seharusnya segera menuntaskan kasus Habib Rizieq dengan cara menyelesaikan akar persoalan.

"Seharusnya kayu bakarnya yang diambil, bukan menghilangkan atau menutupi asapnya atau mengipasi agar apinya lebih kecil," tuturnya.

Karim mengatakan, berlarut-larutnya penanganan kasus Habib Rizieq Shihab bakal menjadi preseden buruk bagi pemerintah, terutama dalam upaya penegakkan hukum.

"Saya dan siapapun ingin melihat kasus ini dilihat secara hukum, objektif, pendekatannya yuridis formal berkeadilan, itu yang ingin saya lihat.  Sehingga, tidak merembet kemana-mana," kata Karim.

Editor: Agus Warsudi