Gubernur Jabar Ancam Pecat Kepala Sekolah Merokok

BANDUNG, iNews.id - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher mengancam akan memecat kepala sekolah (kepsek) yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Selain berdampak buruk terhadap kesehatan, hal tersebut juga tidak dibenarkan secara etika dan budi pekerti.

Menurut Aher, guru dan kepsek yang merokok di sekolah tak memberikan contoh yang baik pada siswa. Padahal, seharusnya pendidik memberikan contoh yang baik. Hal itu, terkait urusan masa depan bangsa.

"Kalau ada yang macam-macam, laporkan. Kalau ada yang kurang bermoral baik, guru dan kepala sekolah laporkan nanti langsung dipecat. Ini, urusan masa depan kita," kata Aher saat memberikan sambutan acara Sekolah Ramah Anak, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/12/2017).

Menurut dia, lingkungan sekolah saat ini bukan hanya tempat transfer pengetahuan dan transfer keterampilan dari guru ke murid saja.

Namun, kata Aher, pada saat yang sama juga sekolah harus menjadi tempat di mana terjadi transfer nilai yang didalamnya terkandung moral dan akhlak oleh guru ke murid.

"Oleh karena itu, sekolah di sini punya keunggulan, paling tidak keunggulan moral, karena itu tidak terkait sarana prasarana dan teknologi, moral itu dibutuhkan kecanggihan sikap dan perilaku," katanya.

Aher mengakui, kualitas belajar mengajar muaranya tetap ada pada kualitas guru di sekolah karena dengan guru yang berkualitas akan menciptakan suasana yang nyaman dan tenteram pada siswa.

"Sehingga proses transfer ilmu pengetahuan dan juga nilai akan berjalan efektif. Kita semua tahu, tidak akan ada manusia unggul dan cerdas tanpa ada peran guru," katanya.

Terkait program Sekolah Ramah Anak, Gubernur Aher optimistis seluruh SMA/SMK dan juga Sekolah Terbuka di Jawa Barat mampu merealisasikan sekolah ramah anak guna menciptakan kualitas pendidikan yang berkualitas.

"Tentu ini akan dilaksanakan bertahap, tapi saya bilang ke Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi, kita ciptakan seluruhnya (SMA/SMK sederajat) di Jabar menjadi sekolah ramah anak," katanya.

Aher mengaku sejak lima tahun lalu sebenarnya sudah berharap agar kewenangan pengelolaan SMA/SMK berada ditangan Pemprov Jawa Barat.

Adapun tujuannya ialah ingin lebih leluasa dalam mengatur mekanisme dan anggaran untuk menciptakan sekolah ramah anak.