Gibran Bersama Zulhas Pantau Produksi Susu di Lembang, Bungkam Ditanya Putusan MK

BANDUNG BARAT, iNews.id - Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Kamis (22/8/2024). Kedatangannya memantau produksi susu didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Pantauan iNews, Gibran bersama Zulhas mendatangi Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) di kawasan Lembang. Seusai berkunjung, mantan Wali Kota Solo tersebut meninggalkan lokasi dan tidak memberikan keterangan kepada awak media yang sudah berkumpul.

Baca Juga

Ribuan Massa Bergabung Demo Tolak RUU Pilkada di Depan Gedung DPR

Gibran hanya bungkam saat ditanya soal Putusan Mahkamah Konstitusi dan revisi UU Pilkada. Begitu pun ketika diminta tanggapan terkait gelombang protes dari sejumlah elemen masyarakat terkait kondisi demokrasi saat ini.

Pun juga dengan Zulhas yang tak menanggapi pertanyaan awak media. Ketua Umum PAN ini hanya melambaikan tangan tanpa sedikit pun memberikan keterangan.

Baca Juga

Demo Hari Ini di Jogja, Dosen UGM Liburkan Perkuliahan Ajak Mahasiswa Turun ke Jalan

Diketahui pada tanggal 20 Agustus 2024 Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Partai Gelora dan Partai Buruh terhadap Undang-Undang Pilkada. Dalam putusannya, MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi DPRD. MK juga memutuskan bahwa usia cagub dan cawagub harus berumur 30 tahun saat penetapan calon.

Baca Juga

Reza Rahadian Ikut Aksi Demo, Desak DPR Jalankan Putusan MK

Setelah putusan tersebut, DPR RI mengadakan rapat mengenai revisi UU Pilkada yang dilakukan secara mendadak sehari usai MK membacakan keputusannya 21 Agustus 2024. Badan Legislatif (Baleg) melakukan manuver dengan mengabaikan putusan MK dan justru merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang memiliki perbedaan substantif dengan putusan MK.

Dua poin penting yang coba diabaikan DPR dari putusan MK yakni terkait pengajuan calon kepala daerah dan batas usia calon. Dalam revisi UU Pilkada, DPR membuat syarat pencalonan kepala daerah bagi partai politik yang memiliki kursi di tingkat
DPRD minimal harus memiliki perolehan 20 persen kursi atau 25 persen suara di Pileg. Sementara terkait usia calon, DPR menetapkan usia 30 tahun pada saat pelantikan.