FSP TSK SPSI Tolak Perusahaan Cicil THR 2021, Roy: Sangat Merugikan Buruh

BANDUNG, iNews.id - Rencana Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI membolehkan perusahaan mencicil atau menunda pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2021 mendapat penolakan dari kalangan buruh. Pasalnya, THR 2021 yang dicicil sangat merugikan buruh.

Penolakan keras itu dilontarkan Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang Dan Kulit (FSP TSK SPSI) Jawa Barat.

Baca Juga

Demi Konten dan Viral di Medsos, Pemuda Nekat Cemari Sungai dengan TV Rusak

Ketua FSP TSK SPSI Jabar Roy Jinto mengatakan, rencana itu sangat merugikan buruh. Seperti pada 2020, banyak perusahaan di Jawa Barat mencicil dan menunda pembayaran THR kepada buruh. 

"Banyak perusahaan mencicil dan menunda pembayaran THR 2020. Sampai sekarang ada perusahaan yang belum bayar THR 2020 kepada buruhnya," kata Roy, Sabtu (20/3/2021). 

Baca Juga

Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar Ajak Pengusaha Optimalkan Kargo Bandara Kertajati

Roy mengemukakan, meski masih masa pandemi Covid-19, kondisi saat ini berbeda dengan 2020. Saat ini, banyak perusahaan mendapatkan relaksasi untuk tetap beroperasi. 

Baca Juga

Sadis, Ibu Satu Anak Mutilasi Pacar, Potongan Tubuh Korban Disimpan di Kulkas

"Pandemi Covid-19 selalu dijadikan alasan pemerintah untuk membuat aturan-aturan yang sangat merugikan kaum buruh. Dengan membolehkan perusahaan mencicil atau menunda pembayaran THR, itu melengkapi penderitaan kaum buruh," ujarnya.

Berdasarkan aturan, tutur Roy, THR dibayar oleh pengusaha minimal satu bulan upah dibayarkan sekaligus paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Seluruh buruh yang tergabung dalam FSP TSK SPSI menolak kebijakan ini. 

Baca Juga

2 Motor Tabrakan, 1 Korban Terpental ke Sungai Citarum di Majalaya Bandung

"Kalau pemerintah memaksakan, berarti pemerintah memang memaksa buruh untuk turun kembali ke jalan melakukan aksi unjuk rasa menolak aturan itu. Jadi kalau terjadi kerumunan, itu karena kesalahan pemerintah," tutur Roy.

Baca Juga

Unggah Foto Tangis Haru Serda Manganang, RK: Selamat Berbahagia

Menurut Roy, UU Cipta Kerja juga sangat merugikan kaum buruh. Pada 2 Februari 2021, keluar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 tentang TKA PP Nomor 35 mengenai Pergantian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), outsourcing atau alih daya dan PHK, PP Nomor 36 mengenai Pengupahan.

Selain itu, terbit pula PP Nomor 37 mengenai Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri (PERMEN) Nomor 2 tahun 2021 mengenai Pengupahan untuk industri padat karya.

Editor: Agus Warsudi