FAGI Jabar Sebut Sektor Pendidikan Masih Banyak Perilaku Korup 

BANDUNG - Federasi Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jabar menyebut masih banyak perilaku korup di sektor pendidikan di Indonesia. FAGI meminta Hari Anti Korupsi 9 Desember 2020 dijadikan momentum untuk membersihkan praktik korup di sektor ini.

Ketua FAGI Jabar Iwan Hermawan mengatakan, hingga kini praktik korup masih terjadi dan berlangsung aman di sektor pendidikan. Selama ini praktik terindikasi korupsi di lingkungan pendidikan khususnya di sekolah, masih berjalan aman. 

Baca Juga

Habib Rizieq Dijadwalkan Diperiksa Hari Ini, Polda Jabar Siapkan Pengamanan

Beberapa indikasi korupsi di lingkungan pendidikan adalah berbagai pungutan yang dibebankan kepada siswa. "Masih ada pungutan yang prosesnya direkayasa, melalui musyawarah demokratis tapi melanggar regulasi, dan pungutan liar tanpa musyawarah dan melanggar UU (undang-undang)," kata Iwan, Rabu (9/12/2020).

Menurut dia, penyalahgunaan dana pemerintah maupun dana masyarakat, biasanya terjadi korupsi struktural sebagai akibat lambatnya pencairan dana BOS baik dari pemerintah maupun dari pemerintah daerah. Contohnya pencairan pada akhir tahun tetapi laporan mundur ke awal tahun sehingga bisa terjadi rekayasa kwitansi. 

Baca Juga

Gara-gara Kasus ini Mantan Kades Lemahsubur Jadi Buron Kejari Karawang

Sementara, indikasi penyalahgunaan dana dari masyarakat biasanya melalui mata RKAS fiktif. Belum lagi indikasi penyuapan biasanya dilakukan oleh orang tua siswa ketika PPDB ataupun agar mendapat nilai, misalnya dalam proses penilaian. "Selain itu juga ada upaya kepada oknum pejabat struktural, pengawas, asesor agar mendapat penilaian," ujarnya.

Baca Juga

Menang Versi Hitung Cepat Pilbup Tasikmalaya 2020, Tangis Iwan Pecah

Iwan menuturkan, banyak faktor yang menyebabkan masih ada perilaku korup di sektor pendidikan. Mulai dari lemahnya pengawasan, terlalu besarnya otoritas kepala sekolah, hingga rendahnya kesejahteraan guru, khususnya non PNS. Selain itu kurangnya bantuan biaya investasi dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Editor: Agus Warsudi