Dugaan Penyimpangan Dana Rp7 Miliar di BPR Sukabumi, DPRD Bakal Panggil Pengurus

SUKABUMI, iNews.id - DPRD Kabupaten Sukabumi bakal memanggil pengurus Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perumda BPR) Sukabumi terkait dugaan penyimpangan dana Rp7 miliar. Dugaan penyimpangan dana itu ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Sukabumi Yudi Suryadikrama mengatakan, prihatin atas dugaan penyimpangan dana Rp7 miliar yang ditemuan BPK RI dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Sukabumi bakal memperdalam masalah ini.

Baca Juga

Paguyuban JTM Datangi DPRD Sukabumi, Protes IUP Dikuasai Perusahaan Tambang

"Berdasarkan pemberitaan, kami mohon kepada Komisi 3 (DPRD Kabupaten Sukabumi) untuk memperdalam dan menjadi kajian apa yang ditemuan BPK RI (penyimpangan dana Rp7 miliar) supaya nanti terang benderang," kata Yudi Suryadikrama, Kamis (26/10/2023). 

Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sukabumi Anjak Priatama Sukma mengatakan, DPRD segera memanggil perwakilan pengurus BPR Sukabumi dalam waktu dekat. 

Baca Juga

Rebut Piala Bupati Sukabumi, Ratusan Atlet Pencak Silat Beradu Kemampuan

"Kami belum tahu apa-apa. Jadi nanti kami akan panggil minggu depan. Yang dipanggil BPR Sukabumi. Belum tahu siapa yang terlibat. Gimana ceritanya belum tahu," ucap Anjak Priatama Sukma. 

Baca Juga

Pura-pura Nyapa, Begal Bersenpi Rampas Motor di Sukabumi, Pelaku Berhasil Ditangkap

Saat ini, Anjak Priatama Sukma belum memiliki informasi yang cukup mengenai permasalahan tersebut dan pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk menjelaskan temuan BPK RI itu.

"Iya belum tau kan belum dipanggil. Nanti kalau sudah dipanggil, baru kami bisa cerita banyak," ujar Anjak Priatama Sukma. 

Baca Juga

Kasus Penodongan dan Pencurian Minimarket, Pria asal Sukabumi Ditangkap di Karawang

Informasi dihimpun, dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI menemukan dugaan kerugian di Perumda BPR Sukabumi pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 mencapai angka Rp 6.430.580.547. 

Selain itu, terdapat dugaan penyimpangan dana tabungan nasabah senilai Rp7.211.401.446 di Kantor Cabang Jampangkulon yang dibebankan sebagai kerugian Perumda BPR Sukabumi.

Baca Juga

12 Pekerja Internet di Sukabumi Tersengat Listrik, 1 Orang Tewas di Tempat

Meskipun Perumda BPR Sukabumi telah mengganti dana tabungan nasabah sesuai regulasi, BPK RI tetap mencatat kerugian tersebut. Di sisi operasional, Perumda BPR Sukabumi mencatat laba sebesar Rp963.114.269 pada 2022.

Terkait hal ini, Direktur Utama Perumda BPR Sukabumi Engkos Rosidin memberikan klarifikasi terkait dugaan penyimpangan dana tabungan nasabah yang mencapai sekitar Rp7,2 miliar di Kantor Cabang Jampangkulon.

Engkos Rosyidin mengatakan, peristiwa penyimpangan dana Rp7 miliar tersebut benar terjadi dan saat ini sedang dalam proses hukum.

"Memang betul ada kejadian (penyimpangan dana Rp7 miliar). Saat ini sudah menyangkut proses hukum," kata Engkos Rosyidin didampingi jajaran Direksi Perumda BPR Sukabumi lainnya.

Engkos menyatakan, setelah hasil audit terhadap keuangan Perumda BPR Sukabumi pada 2022 terungkap, sejumlah langkah telah diambil.

Direksi Perumda BPR Sukabumi beserta kuasa hukum perusahaan melaporkan kejadian ini kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi sebelum melaporkannya ke Polres Sukabumi.

Hasil konsultasi dan pemeriksaan oleh kejaksaan menyatakan tidak ada unsur tindak pidana korupsi terkait kasus ini. Sebagai tindak lanjut, kejaksaan memberikan catatan dan menyarankan agar perusahaan melaporkan masalah ini ke kepolisian. Saat ini kasus sedang dalam proses penyelidikan oleh Polres Sukabumi.

"Dari pihak kejaksaan memberikan catatan dan menyarankan kami untuk melapor ke kepolisian. Dan saat ini sedang diproses di Polres," kata Engkos.

Engkos menuturkan, secara prosedural, dugaan penyimpangan dana di Kantor Cabang Jampangkulon Perumda BPR Sukabumi telah diselesaikan melalui penggantian dana.

Kerugian yang timbul akibat peristiwa ini telah ditutup dengan dana dari laba bisnis bank milik Pemkab Sukabumi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 01 tahun 2013 Pasal 29. "Nasabah tidak ada kerugian karena kan dibayar (dibayar oleh pihak bank),” tutur Engkos. 

Editor: Agus Warsudi