DPP PKS Sarankan Kadernya Poligami ke Janda, Begini Respons di Daerah

BANDUNG BARAT, iNews.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meluncurkan program yang diberi nama solidaritas tiga pihak. Salah satu isinya adalah bagi kader PKS yang mampu, disarankan berpoligami dengan janda.

Aturan tersebut tercantum dalam program Unit Pembinaan Anggota (UPA) PKS di poin delapan. Bunyi poin tersebut yakni, anggota laki-laki yang mampu dan siap beristri lebih dari satu, mengutamakan pilihannya kepada janda.

Baca Juga

Cerita Pilu Warga Sukabumi Bertaruh Nyawa di Sungai Cikidang Berakhir Bahagia 

Program tersebut mendapatkan respons positif dari kader di daerah. Salah satu kader DPD PKS Kabupaten Bandung Barat (KBB), Bagja Setiawan mengakui, program tersebut memang diluncurkan Dewan Syariah PKS melalui surat edaran (SE) resmi ke setiap DPD se-Indonesia.

"Bagi kader yang memiliki kemampuan baik secara moril atau pun materil, memang diperbolehkan untuk melakukan poligami," katanya saat dihubungi, Kamis (30/9/2021).

Baca Juga

Buntut Sengketa Lahan, 4 Rumah di Ciwareng Purwakarta Diduga Dibakar

Menurutnya, yang dimaksud diperbolehkan bukan berarti diharuskan. Sebab tujuan utama dari kebijakan itu adalah untuk menyelamatkan perempuan, terutama janda, dan menyelamatkan anak yatim dan juga menyantuni fakir miskin. 

Baca Juga

Balita yang Dianiaya Teman Dekat, Ibu Korban Ngadu ke P2TP2A Kota Sukabumi

Standardisasinya juga cukup tinggi, jadi tidak semua kader mempunyai kemampuan untuk poligami, termasuk anggota dewan. Substansinya adalah bagaimana menyikapi banyaknya korban perceraian karena pandemi Covid-19, termasuk banyak anak terlantar gara-gara pandemi yang berkepanjangan ini.

Dikatakannya, poligami merupakan bagian dari sunnah. Namun, hal itu belum tentu menjadi pilihan bagi kader. Untuk yang mampu bisa dipertimbangkan, tapi kalau tidak jangan memaksakan. Sebab prosedur yang harus dilakukan, setiap kader harus terbina dan mengikuti unit pembinaan setiap pekan. 

"Program tersebut telah melalui berbagai kajian mewakili seluruh kader di Indonesia. Poligami bukan hal yang dilarang selama masuk dalam koridor yang benar. Tapi lebih baik kalau kita selesaikan dulu apa yang sedang dijalani hari ini, bahagiakan dulu istri dan keluarga," kata Ketua Komisi IV DPRD KBB ini. 

Editor: Asep Supiandi