Disinggung dalam Film Dirty Vote, Bey Machmudin: Tunjukkan Kalau Saya Tidak Netral

BANDUNG, iNews.id - Nama Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin disebut dalam film Dirty Vote yang ramai diperbincangkan publik saat ini. Dalam film dokumenter tersebut, pakar hukum tata negara Feri Amsari menilai penunjukan Bey oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Pj Gubernur Jabar sarat kejanggalan.

Menanggapi hal ini, Bey tidak banyak berkomentar. Namun dia menegaskan selalu bersikap netral dalam menghadapi Pemilu 2024.

Baca Juga

Dirty Vote Sudah Ditonton Lebih dari 6 Juta Kali Hari Ini, Netizen: Film Berani dari Akademisi 

"Kami selaku ASN, TNI, Polri tidak mungkin berkomentar karena kami netral. Terkait saya ada di situ, memang betul saya dari Presiden, tapi saya netral sejak awal dan tidak pernah berpihak," ujar Bey di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (12/2/2024).

Menurutnya jika ada perbuatannya yang dinilai tidak netral dengan memihak salah satu paslon capres cawapres, Bey meminta agar segera ditunjukkan atau dibuktikan. 

Baca Juga

Timnas AMIN Nilai Film Dirty Vote Berikan Pendidikan soal Politisi Kotor Permainkan Publik

"Silakan lihat teman-teman kapan saya berpihak, saya netral dari awal. Saya netral dari awal, silahkan tunjukkan kalau saya tidak netral," katanya.

Diketahui, Feri Amsari menjelaskan kejanggalan yang terjadi dalam penunjukan sejumlah penjabat kepala daerah oleh Presiden Jokowi.

Baca Juga

TKN Prabowo Bereaksi soal Film Dirty Vote, TPN Ganjar: Jangan Baper Lah

Presiden berwenang menunjuk Pj sekaligus memberi pengaruh luar biasa dalam penunjukan Pj Bupati dan Wali Kota, kewenangannya di Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang kemudian mendapat restu dari Presiden.

Baca Juga

Film Dirty Vote Bongkar Dugaan Kecurangan Pilpres, TKN Prabowo Bereaksi

"Gambaran ini menunjukkan sebaran penunjukan pejabat bupati, wali kota, sekaligus gubernur di seluruh Indonesia. Hanya saja, kalau kita lihat peran dari Pak Tito Karnavian sebagai Mendagri dan restu dari Presiden dalam penunjukkan pejabat kepala daerah, pada dasarnya mereka tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi," ujar Feri.

Feri kemudian mencontohkan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, dia pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Kesekretariatan Presiden di 2016 dan kemudian Deputi Kesekretariatan Presiden di 2021.

Baca Juga

Heboh Film Dokumenter 'Dirty Vote', TKN Prabowo-Gibran Sebut Fitnah dan Narasi Kebencian

Lalu, ada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang merupakan Kepala Kesekretariatan Presiden di 2017. Ada juga Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana yang pernah menjadi Kapolresta Surakarta tahun 2010 saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo.

Editor: Donald Karouw