Diprediksi UMK Naik 1-3 Persen, Buruh Tolak Penghitungan Upah 2024

BANDUNG, iNews.id - Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menolak mekanisme penghitungan kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2024. Penghitungan tersebut dinilai sangat merugikan buruh dengan kenaikan antara 1-3 persen. 

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto menyatakan, buruh menolak formula perhitungan penetapan upah minimum yang tertuang dalam PP Nomor 51 tahun 2023. PP tersebut sangat merugikan buruh dengan adanya pembatasan kenaikan upah minimum. 

Baca Juga

Bersama Mahfud MD, Ribuan Warga dan Kiai Bershalawat di Bandung

Pada aturan tersebut, mengatur adanya batas atas dan batas bawah dan juga simbol a (Alfa) sebagaimana pasal 26 PP 51 tahun 2023. Apabila upah minimum yang berjalan sudah di atas rata-rata konsumsi, maka upah minimum tahun 2024 hanya dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Dimana simbol Alfa menjadi faktor pengurang. 

“Dua rumus formula yang tertuang dalam PP tersebut menimbulkan diskriminasi kenaikan upah minimum, di mana sebagian daerah dengan upah minimum akan menggunakan formula pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi dikali Alfa,” katanya. 

Baca Juga

Kisah Taman Makam Pahlawan Tanpa Nama di Batujajar KBB, Bukti Kekejaman KNIL

Sedangkan bagi daerah dengan upah minimumnya sudah di atas rata-rata konsumsi, maka hanya menggunakan rumus formula pertumbuhan ekonomi kali alfa saja tanpa penambahan inflasi. 

Baca Juga

Akun Medsos 2 Objek Wisata Lembang KBB Diduga Diretas, Pengelola Lapor Polisi

“Dengan rumus tersebut maka kenaikkan upah minimum diprediksi hanya 1 sampai 3 persen, hal tersebut sangat merugikan buruh. PNS upahnya naik 8 persen sedangkan pensiunan naik 12 persen hal tersebut mencerminkan ketidak adilan kepada buruh,” ujar Roy. 

Mestinya, kata dia, UMK tahun depan di Jawa Barat naik 15 persen, atau paling tidak sama dengan kenaikan pensiunan PNS 12 persen.

“Kalau UMK rendah, daya beli buruh pastinya akan terus merosot harga  kebutuhan pokok naiknya sangat signifikan. Ini menunjukkan PP 51 Tahun 2023 merupakan aturan yang proupah murah,” ujar dia.

Editor: Asep Supiandi