Diduga Libatkan Oknum ASN, Hengki Kurniawan Minta Kasus Antrean Vaksin Diusut Tuntas

BANDUNG BARAT, iNews.id - Plt Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan meminta kasus dugaan percaloan iming-iming tidak harus antre saat vaksinasi Covid-19 di Dusun Bambu diusut secara tuntas. Selain itu Hengki juga meminta agar pelakunya ditindak tegas. 

"Saya minta ke Pak Kapolres dan Inspektorat untuk melakukan investigasi. Agar kasus ini bisa secepatnya diselesaikan dan yang bersalah ditindak tegas," ucapnya, Kamis (28/10/2021).

Baca Juga

Bangun Generasi Cerdas, MNC Peduli Bagikan Alat Tulis untuk PAUD di Sukabumi

Hengki mengakui jika kasus tersebut dilakukan oleh orang luar (masyarakat) namun juga melibatkan ASN di lingkungan Pemda KBB. Meskipun dari informasi yang didapat dari Kepala Dinas Kesehatan, keterlibatan ASN KBB bukan sebagai pihak yang secara langsung melakukan percaloan vaksin.

Dikatakannya, berdasarkan penelusuran Dinkes ada dua orang yang terlibat dalam percaloan vaksin saat vaksinasi digelar di Dusun Bambu. Keduanya yakni seorang ASN Pemkab Bandung Barat berinisial D dan seorang warga masyarakat berinisial M.

Baca Juga

Pengusaha Rumah Makan di Karawang Terkapar Bersimbah Darah, Tewas saat Dibawa ke RS

"Memang yang terlibat langsung bukan ASN kita, yang mengkolektifkan uangnya juga bukan dia. Tapi mungkin ASN itu menerima uangnya, itu yang kami sayangkan, karena memang vaksinasi itu kan gratis," ucapnya. 

Menurutnya, pemkab tidak akan segan-segan memberi sanksi kepada ASN yang diduga terlibat melakukan percaloan vaksin. Namun, sanksi tersebut akan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tersebut.

Baca Juga

Polisi Tangkap Begal dan Penadah di Purwakarta, Sudah Beraksi di 25 TKP

Dia pun memastikan, program vaksinasi di KBB yang hingga saat ini masih terus dilakukan secara gencar tidak dipungut biaya sepeser pun. Targetnya bulan depan bisa mencapai 100 persen ke seluruh masyarakat. Jika ada oknum yang meminta bayaran, warga diharapkan menolak dan melaporkannya.

"Saya tunggu laporan dari Inspektorat dulu, apakah secara aturan ini termasuk kasus berat atau tidak. Kalau sanksi terberatnya bisa sampai diberhentikan," ucapnya. 

Editor: Asep Supiandi