Diduga Dilarang Pakai Jilbab, Karyawan Pabrik di Sukabumi Mogok Kerja

SUKABUMI, iNews.id - Belasan karyawati PT Nina Venus Indonusa 2 di Desa Parungkuda, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, mogok kerja, Jumat (27/5/2022). Aksi tersebut diduga akibat adanya pelarangan jilbab kepada mereka.

Diketahui, 16 karyawati mogok kerja tersebut merupakan pindahan dari PT Nina Venus Indonusa 1 yang memproduksi polybag. Hari ini merupakan pertama mereka masuk kerja di PT Nina Venus Indonusa 2 yang memproduksi rambut palsu. 

Baca Juga

Bale Pinton di Situ Ciburuy KBB Bakal Dibangun Kembali, Masih Kajian DED

"Kita semua mogok kerja karena tidak boleh pakai kerudung saat bekerja, waktu perjanjian (perpindahan) boleh pakai. Tadi yang melarang adalah HRD dan satpam," ujar salah satu karyawati yang tidak mau disebutkan namanya. 

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa selama dua tahun bekerja di bagian polybag PT Nina Venus Indonusa 1 bersama karyawati lainnya diizinkan memakai kerudung. Namun hal tersebut berbeda ketika dirinya pindah dan mulai bekerja di PT Nina Venus Indonusa 2.

Baca Juga

Kurang dari Sepekan, 3 Minimarket di Padalarang dan Ngamprah KBB Dibobol Pencuri

General Manager PT Nina Venus Indonusa 2, Herman mengatakan kejadian pelarangan bekerudung ini hanya salah paham antara manajemen perusahaan dengan satpam. 

"Kesalahpahamam saja. Padahal sebenarnya dari pertama juga sudah memperbolehkan, cuma diseragamkan warnanya untuk keindahan dan dimasukkan ke dalam pakaian menggunakannya. Makanya kita sediakan dan saat ini sudah dipakai dan masuk kerja kembali," ujar Herman. 

Baca Juga

Truk ODOL Banyak Melintas di KBB, Dishub Tunggu Aturan Teknis Pusat

Herman menambahkan bahwa saat ini, 16 karyawati yang sempat mogok kerja selama satu jam lebih itu telah kembali bekerja dengan memakai kerudung yang disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. 

Sementara itu, Kapolsek Parungkuda, AKP Iman Prayitno, tegaskan tidak ada pelarangan penggunaan jilbab di PT Nina Venus Indonusa 2, pihaknya yang langsung datang ke lokasi kejadian sudah memfasilitasi untuk melakukan mediasi dan telah melakukan klarifikasi. 

"Kami mengimbau agar warga masyarakat tetap menjaga kondusivitas, dan tidak terprovokasi berita-berita hoaks," ujar Imam. 

Editor: Asep Supiandi