Demo ke Gedung DPRD KBB, Buruh: Pengesahan RUU Cipta Kerja Lukai Perasaan Kami

BANDUNG BARAT, iNews.id - Gelombang unjuk rasa buruh yang menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja juga terjadi di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat (Jabar), Selasa (6/10/2020) siang. Ribuan buruh dari ratusan perusahaan mengular saat konvoi berjalan kaki dan menggunakan kendaraan menuju Kantor DPRD KBB di Jalan Raya Tagog Padalarang.

Buruh memulai aksi konvoi dari Jalan Raya Batujajar. Massa kemudian menyusuri jalan hingga ke kawasan industri Cimareme dan berakhir di Gedung DPRD KBB.

Baca Juga

Jabar Tambah 508 Kasus Covid-19 Jadi 24.910, Pasien Sembuh Naik 201 dan 16 Meninggal

Sepanjang perjalanan, buruh mengajak pekerja di perusahaan yang dilalui untuk bergabung dalam massa yang berdemonstrasi. Kondisi tersebut membuat arus lalu lintas macet total karena satu lajur jalan dikuasai buruh.

Sepanjang perjalanan sejumlah aktivis buruh bergantian melakukan orasi di mobil komando yang memimpin masa aksi. Mereka menyuarakan kekecewaannya kepada pemerintah dan juga DPR yang telah menggolkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang, Senin (5/10/2020).

Baca Juga

Tolak UU Cipta Kerja, Ratusan Buruh Blokir Jalan Nasional Bandung-Garut

"Pemerintah telah membodohi rakyat dengan disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU. Mari kita bersama-sama memperjuangkan hak buruh yang banyak dipangkas dalam undang-undang itu," kata salah seorang perwakilan buruh.

Perwakilan DPC KSPSI KBB, Dadang Ramon mengakui pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU telah melukai perasaan kaum buruh. Apalagi hal itu digulirkan dalam kondisi saat ini, ketika banyak buruh sedang kesulitan akibat pandemi Covid-19. "Pengesahan RUU Cipta Kerja telah melukai perasaan kaum buruh," katanya.

Baca Juga

Pria Plontos yang Ancam Kadis PUPR KBB sambil Bawa Ular Sanca Ditangkap Polisi

Dirinya meminta agar buruh di KBB kompak dalam menyuarakan aspirasi ini. Sebab UU Cipta Kerja jelas-jelas hanya menguntungkan pengusaha sementara nasib buruh semakin tertindas.

Salah satunya seperti klausul pegawai kontrak seumur hidup. Belum lagi soal pemberian pesangon bagi pekerja yang di-PHK dari asalnya 32 kali upah menjadi maksimal 25 gaji. Selain dua poin ini, masih banyak lagi yang dinilai merugikan buruh dalam UU Cipta Kerja.

"Kami benar-benar kecewa atas keputusan itu, pemerintah seperti tidak bersama kami (buruh). Makanya kami datang ke gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi buruh ke para anggota dewan untuk disampaikan ke pemerintah pusat," katanya.

Editor: Maria Christina