Dampak Jabatan Eselon II Disdik Karawang Kosong, Ribuan Guru Terlambat Terima TPG

KARAWANG, iNews.id - Dampak jabatan eselon II di Dinas Pendidikan (Disdik) Karawang, kosong, mulai dirasakan ribuan guru. Akibatnya, Tunjangan Profesi Guru (TPG) tidak dibayar selama 3 bulan.

Setiap guru mendapat TPG sekitar Rp5 juta perbulan. Artinya ratusan miliar TPG belum bisa dibayarkan karena belum ada Kepala Dinas Pendidikan yang menggantikan pejabat lama. 

Baca Juga

Banyak Jabatan Kosong Eselon II dan III di Karawang, Pelayanan Terganggu

"Saya sudah kedatangan banyak guru yang mengeluhkan dana TPG yang belum cair. Kami kemudian mendesak bupati agar segera mengisi jabatan Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian baru kemarin,  Senin (31/7/23), diangkat pejabat Plt Kepala Dinas Pendidikan. Infonya dalam waktu dekat ini mau dicairkan," kata Ketua PGRI Karawang Nandang Mulyana, Selasa (1/8/2023).

Nadang Mulyana menyatakan, berdasarkan catatan PGRI ada sebanyak 8.000 guru yang terdaftar sebagai penerima TPG sebesar Rp5 juta per orang dan dibayarkan per tiga bulan. Jadi setiap guru akan menerima dana TPG Rp15 juta untuk tiga bulan. "Kalikan saja Rp15 juta kali 8.000 guru penerima uang TPG. Jumlahnya sampai ratusan miliar rupiah," ujar Nandang Mulyana.

Baca Juga

Seusai Bertemu Ganjar Pranowo, GBB Gaspol Bentuk Tim Pemenangan di Karawang

Ketua PGRI Karawang menuturkan, kekosongan jabatan setingkat kepala dinas pasti berdampak kepada pegawai. Seperti kekosongan jabatan Kepala Disdik Karawang berdampak kepada ribuan guru yang terlambat menerima uang TPG. "Pasti berdampak dengan masalahnya masing-masing," tutur Ketua PGRI Karawang. 

Baca Juga

Tiru Gaya Hidup Sehat Ganjar Pranowo, GMP Gelar Turnamen Tenis Meja di Karawang

Diberitakan sebelumnya, banyak jabatan setingkat eselon II dan III di lingkungan Pemkab Karawang kosong. Saat ini 10 jabatan eselon II harus dijabat oleh pelaksana tugas (plt), yaitu 8 kepala dinas dan 2 BUMD. 

Sebanyak 8 jabatan kosong yaitu Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Sekretaris DPRD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Baca Juga

Preman Pembunuh Pedagang Jamu di Karawang Ternyata Residivis Baru Bebas dari Penjara

Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Asisiten Daerah (Asda) 1. 

Dua lagi pejabat setingkat eselon II dari unsur BUMD yaitu RSUD dan Perumdam Tirta Tarum. Sedangkan pejabat eselon III mencapai puluhan jabatan yang perlu diisi.

Baca Juga

Preman Sadis di Karawang Bunuh Tukang Jamu gegara Tidak Diberi Miras

Akibatnya, pelayanan kepada masyarakat terganggu Plt memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang (Unsika) Eka Yusuf, banyaknya jabatan kosong di lingkungan Pemkab Karawang merupakan potret kesemrawutan dari pemerintahan yang dipimpin Bupati Cellica dan Wakil Bupati Aep Syaepuloh. 

"Mereka membiarkan jabatan kosong tejadi hingga setahun lebih. Yang lebih parah lagi justru jabatan penting seperti Dinas Pendidikan, PUPR atau PRKP yang bersentuhan dengan masyarakat dibiarkan kosong sehingga pelayanan tidak maksimal," kata Eka Yusuf, Senin (31/7/2023).

Dia mengatakan, seharusnya pemerintah menjadikan kekosongan jabatan menjadi prioritas utama untuk segera diselesaikan. Namun itu tidak dilakukan malah dibiarkan tetap kosong seakan tidak ada pejabat yang mampu mengisi kekosongan tersebut. 

"Bukan tidak ada pejabat yang mampu mengisi kekosongan. Namun karena bupati dan wabupnya sibuk dengan urusan pencalonan. Bupati sibuk nyaleg sedangkan wabup nyalon jadi bupati jadi mereka sudah tidak fokus," ujarnya.

Editor: Agus Warsudi