Dalih Tak Ada Biaya, PPS di Purwakarta Tunggu Diundang untuk Sosialisasi Pemilu

PURWAKARTA, iNews.id - Sejumlah anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Purwakarta mengaku kesulitan melaksanakan sosialisasi tahapan Pemilu 2024. Selama ini terdapat salah satu PPS yang hanya mengandalkan undangan dari setiap lingkungan untuk melaksanakan sosialisasi.

Mereka menunggu undangan dari lingkungan RW maupun RT sebagai bentuk inisiatif PPS agar tahapan pemilu dapat tersampaikan kepada masyarakat. Meskipun pola seperti ini tidak ada dalam perencanaan sebagaimana penjadwalan dari KPU maupun PPK.

Baca Juga

Heboh Mata Elang Diduga Pukul Pengendara dan Hendak Rampas Motor di Soekarno-Hatta Bandung

"Apabila kami yang membuat jadwal, khawatir kegiataan tersebut harus ditunjang dengan anggaran. Karena memang tidak ada anggarannya, jadi kami laksanakan sifatnya menawarkan saja," kata salah seorang anggota PPS di Purwakarta, yang identitasnya minta disembunyikan kepada iNews.id melalui pesan WhatApp, Selasa (20/6/2023).

Akibatnya, beberapa informasi soal tahapan pemilu pun menjadi kurang tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat. Salah satunya berkaitan dengan penomoran Tempat Pemungutan Suara (TPS) banyak yang belum mengetahui.

Baca Juga

Gadis asal Garut Jadi Korban TPPO di Kobar, Dipaksa Layani 10 Pria Hidung Belang

Merespons hal itu, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partispasi Masyarakat SDM KPU Purwakarta, Ramlan Maulana, mengatakan, sosialisasi tetap harus dilaksanakan. Hanya saja terkait anggaran sosialisasi sebenarnya sudah include di dalam biaya operasional PPS dengan besaran Rp1,4 juta per bulan.

"Biaya operasional sebesar itu bisa digunakan untuk kegiatan PPS, salah satunya sosialisasi. Jangan ada anggapan biaya operasional sebatas untuk membiayai ATK saja. Tapi bisa pula untuk perjalanan dinas atau sosialisasi," kata Ramlan, Selasa (21/6/2023).

Baca Juga

Gadis Cantik asal Garut Hilang Misterius, Awalnya Pamit Lari Pagi

Menurutnya, PPS tidak menunggu bola dalam menyosialisasikan tahapan pemilu. Akan tetapi harus proaktif, kreatif dan inovatif. Selain itu, bentuk sosialisasi tidak perlu selalu dilaksanakan secara gebyar. 

"Polanya kan bisa berupa kunjungan ke lingkungan ngobrol soal pemilu atau menggunakan acara-acara yang  sudah dilaksanakan secara rutin oleh masyarakat. Banyak cara bisa dilakukan, tinggal kreativitas sosialisasinya saja," ujar Ramlan.

Dia juga menegaskan, tidak harus tertera klausul anggaran sosialisasi di PPS. Sebab, jika sudah seperti itu biaya pemilu bisa lebih besar, sedangkan anggaran terbatas.

Editor: Asep Supiandi