Catatan Ombudsman Jabar: Perbaiki Proses Verifikasi Data Pendaftar PPDB 2022

BANDUNG, iNews.id - Ombudsman Jawa Barat (Jabar) memberikan beberapa catatan terkait pelaksanaan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2022. Catatan tersebut diharapkan tak terjadi pada PPDB tahap 2. 

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jabar Dan Satriana mengatakan, terdapat beberapa catatan yang mesti dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar dan kota/kabupaten sebagai pelaksana PPDB 2022. Catatan itu terkait proses pendaftaran dan transparansi peserta. 

Baca Juga

153.555 Siswa Lolos SMA-SMK Negeri pada PPDB 2022 Tahap Pertama di Jabar

"Perlu ada perbaikan pada proses verifikasi data pendaftar, transparansi informasi pendaftar, jaminan penyaluran calon peserta didik baru KETM. Kemudian, transparansi data perubahan kuota akibat pengunduran diri dan perbaikan saluran pengelolaan pengaduan berjenjang," kata Dan Satriana. 

Beberapa catatan dan saran perbaikan tersebut, ujar Dan Satriana, didapat melalui hasil pemantauan tindak lanjut saran PPDB tahun sebelumnya. Juga dari hasil pemetaan isu pelayanan PPDB dari berbagai sumber.

Baca Juga

Satgas Saber Pungli Jabar Kerahkan Intelijen Awasi PPDB 2022 di Sekolah 

"Perbaikan tersebut perlu dilakukan agar pelaksanaan PPDB tahap dua nanti sesuai dengan tujuan. Semua pengaduan pada Tahap I ini agar dapat diselesaikan sebelum pendaftaran tahap II dimulai, " ujarnya. 

Baca Juga

PPDB Dimulai, Disdik Cimahi Akui Sekolah Favorit Masih Jadi Pilihan Utama 

Sementara itu, Kadisdik Jabar Dedi Supandi mengaku, terdapat beberapa perbaikan yang harus dilakukan dari PPDB tahap 1 ke PPDB tahap 2 untuk jenjang SMA.

Di antaranya, perbaikan pelaksanaan pendaftaran, penyampaian informasi melalui website PPDB, penyaluran calon peserta didik baru KETM yang tidak diterima di sekolah negeri, dan perbaikan pengelolaan pengaduan secara berjenjang. 

Baca Juga

Masyarakat Diimbau Laporkan Calo PPDB 2022, Saber Pungli Jabar Siap Lindungi Pelapor

Dedi Supandi juga menginstruksikan kepada jajaran Disdik Jabar dan kabupaten/kota untuk memperhatikan dan menindaklanjuti catatan dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat tersebut. 

Editor: Agus Warsudi