Buruh Akhirnya Sepakat UMK KBB 2021 hanya Naik 3,27 Persen

BANDUNG BARAT, iNews.id - Perjuangan buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk kenaikkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) KBB 2021 membuahkan hasil. Meski awalnya menuntut kenaikan upah sebesar 8,51 persen, namun akhirnya mereka luluh setelah Dewan Pengupahan KBB hanya menaikkan UMK KBB 2021 hanya 3,27 persen.

Anggota Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja, Deni Ahmad Gumbira mengatakan, berdasarkan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan KBB dalam rapat pleno, UMK KBB 2021 naik sebesar 3,27 persen.

Baca Juga

Diperiksa Polda Jabar, Sekda Kabupaten Bogor Tegaskan Kegiatan Habib Rizieq Tak Berizin

"Kesepakatan dari hasil pleno dewan pengupahan naik 3,27% atau sekitar Rp102.855,49 dari tahun ini," kata Deni Ahmad.

Baca Juga

Puting Beliung Terjang Bandung Barat, Puluhan Rumah Rusak

Dengan kenaikan itu, ujar Deni, UMK KBB 2021 naik dari Rp3.143.427,29 menjadi Rp3.248.283,28. Kenaikan itu pun harus melalui pembahasan alot karena awalnya buruh tetap menuntut naik 8,51%. Sementara di sisi lain pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak tuntutan tersebut.

Apindo keberatan dengan alasan ekonomi sedang minus akibat pandemi Covid-19 yang belum bisa diprediksi kapan selesai. Selain itu, Apindo mengacu kepada SE Menteri Ketenakerjaan (Menaker) Nomor M/11/HK.04/2020 terkait Upah Minimum tahun 2021 dan Keputusan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, yang menyatakan UMP Jabar 2021 tidak naik.

Baca Juga

Pemkab Bandung Barat Kekurangan 7.756 Pegawai, Banyak PNS Rangkap Posisi

"Kalau bicara puas atau tidak, pastinya tidak, karena awalnya buruh minta kenaikan 8,51 persen. Namun karena kondisi sedang Covid-19, buruh akhirnya bisa menerima walau kenaikannya tidak sesuai tuntutan," ujar dia.

Baca Juga

Kerumunan Habib Rizieq di Megamendung, Ridwan Kamil Akan Sanksi Pemkab Bogor

Pertimbangan lain, tutur Deni, karena kenaikan upah semua daerah tetangga, khususnya di Bandung Raya juga di kisaran 3-4 persen. Untuk itu buruh akan tetap mengawal rekomendasi kenaikan UMK di tingkat provinsi karena nanti yang memutuskan adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Kabupaten kan hanya merekomendasikan, keputusannya di Gubernur. Semoga kenaikan disetujui dan berharap Covid-19 segera selesai agar industri kembali bergairah," tutur Deni.