Bupati Cellica Kembali Bikin Kejutan, Ruislag Lahan Perniagaan di Karawang

KARAWANG, iNews.id - Detik-detik terakhir mundurnya Cellica Nurrachadiana dari jabatan Bupati Karawang, membuat banyak kejutan. Setelah sebelumnya memberhentikan anggota Dewan Pengawas Tirta Tarum (PDAM), kini Cellica membuat kejutan baru.

Bupati meruislag lahan yang disewakan kepada PT Jakarta Interland, pengelola pertokoan Ciplaz Karawang, dengan sejumlah lahan pengganti. Pemkab Karawang menukar lahan seluas 4.935 meter persegi yang disewa perusahaan tersebut untuk ditukar dengan sejumlah lahan dengan total luas 59.087 meter persegi.

Baca Juga

Cegah Gangguan Kamtibmas, Polisi Ajak Pelajar di Bandung Nonton Film Bahaya Geng Motor 

Keputusan Cellica untuk ruislag lahan yang disewa PT Jakarta Intiland di Jalan Tuparev itu mendapat respons keras sejumlah kalangan di Karawang. Alasannya proses ruislag lahan yang digunakan Mall Ciplaz Karawang dengan lahan pengganti terkesan dipaksakan dan merugikan. Bahkan proses ruislag yang sudah berjalan dan tinggal menunggu persetujuan DPRD dinilai banyak kejanggalan.

Seperti dikatakan Direktur Karawang Buggeting Control, Ricky Mulyana, proses ruislag yang dilakukan Pemkab Karawang dengan PT Jakarta Intiland banyak kejanggalan sehingga mengundang kecurigaan masyarakat Karawang. 

Baca Juga

Bocah Tercebur ke Sungai Citarum Karawang, Ditemukan Sudah Tewas 

Proses Ruislag bermula dari surat permohonan Sekretaris Daerah (Sekda) Acep Jamhuri kepada Bupati Cellica Nurrachadiana tentang persetujuan tukar menukar lahan No. 030/2213/BPKAD 22 Mei 2023.

Atas dasar surat itu kemudian Bupati Cellica mengirim surat kepada Ketua DPRD Karawang Budiyanto tentang persetujuan tukar menukar No.030/2390/BPKAD 31 Mei 2023. Dalam surat itu juga dilampirkan dokumen harga beli tanah pengganti zerta pointer. 

Baca Juga

Dikira Kail Disambar Ikan, Pemancing di Karawang Kaget Dapat Mayat Bayi

"Lahan pengganti yang dipilih sudah dibeli oleh pihak swasta untuk kemudian dilakukan ruislag dengan lahan milik pemda. Namun persoalannya itu belum mendapat persetujuan DPRD, namun kenapa pemeritah terkesan terburu-buru," kata Ricky, Kamis (7/9/2023)

Menurut Ricky persetujuan DPRD harus dihasilkan berdasarkan persetujuan seluruh anggota DPRD melalui rapat dengan anggota. Dari hasil rapat itu kemudian Ketua DPRD baru menyampaikan hasil rapat tersebut. Namun yang terjadi tidak seperti itu. Spekulasi dimasyarakat Ketua DPRD sudah menyetujui, namun para anggota DPRD lainnya malah membantah sudah setuju dengan ruislag tersebut.

"Ini kan aneh pihak swasta membeli lahan pengganti karena sudah mendapat persetujuan DPRD melalui ketuanya. Namun ketika saya tanyakan kepada sejumlah anggota DPRD mereka malah belum tahu kalau ada ruislag," katanya.  

Ricky mengatakan, kejanggalan lainnya yaitu besaran harga yang dikeluarkan KJPP (Konsultan Jasa Penilai Publik) yang ditunjuk Pemkab Karawang atas objek tanah lahan yang disewakan ke Ramayana hanya ditaksir kurang dari Rp10 juta per meter. 

Adapun lahan pengganti dihargai Rp12 juta per meter meski lokasinya dinilai tidak lebih strategis dari lahan Mall Ciplaz Karawang. 

"Ini yang membingungkan lahan pengganti yang tidak strategis malah lebih mahal dari lahan Mall Ciplaz Karawang. Lahan pemda yang disewakan itu berada di kawasan niaga harusnya lebih mahal dong," katanya.

Lahan milik Pemkab Karawang dinilai oleh KJPP sebesar Rp52 miliar sedangkan lahan pengganti secara keseluruhan dinilai Rp64 miliar atau ada selisih Rp 11 miliar. Secara hitung-hitungan Pemkab Karawang mendapatkan untung dari ruislag itu. 

"Kalau secara angka memang ada selisih untung, namun dari segi manfaat itu tidak ada sama sekali," katanya. 
 

Sementara itu, ketika dikonfirmasi Sekda Karawang, Acep Jamhuri membenarkan rencana ruislag lahan Pemkab yang disewakan ke Mall Ciplaz Karawang ke PT Jakarta Intiland. Hanya saja proses ruislag masih menunggu persetujuan DPRD Karawang. 

"Iya kita masih menunggu persetujuan DPRD Karawang untuk meruislag dan sampai sekarang belum ada balasan," ujarnya.

Acep Jamhuri membantah jika proses ruislag yang tengah dalam proses tersebut merugikan Pemkab Karawang. Dia beralasan proses ruislag jasa pihak ketika yaitu JKPP. Ruislag tersebut dari harga sudah lebih tinggi dari lahan Pemkab. Lahan pengganti juga bermanfaat untuk kegiatan Pemkab selanjutnya. 

"Kami sudah perhitungan semuanya harus menguntungkan dong," ucapnya.

Editor: Asep Supiandi