Bodebek Berlakukan PSBM, Dukung PSBB Jakarta

Agung Bakti Sarasa, Sindonews ยท Selasa, 15 September 2020 - 01:01 WIB
Bodebek Berlakukan PSBM, Dukung PSBB Jakarta
Gubernur Jabar Ridwan Kamil memimpin rapat koordinasi bersama lima kepala daerah Bodebek secara virtual dari Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Senin (14/8/2020). (Foto: Humas Pemprov Jabar)

BANDUNG, iNews.id - Kepala daerah di wilayah Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) sepakat menerapkan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM). Hal ini sebagai dukungan atas pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Kesepakatan tersebut muncul dalam rapat koordinasi bersama lima kepala daerah di wilayah Bodebek yang dipimpin Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil melalui video conference dari Rumah Dinas di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Senin (14/9/2020)

"Jadi, Jabar khususnya Bodebek telah sepakat mendukung program pengetatan PSBB Jakarta dengan melakukan PSBM. Khususnya di zona-zona yang berbatasan dengan Jakarta. Kami sepakat istilahnya PSBM karena ini juga sudah dikutip oleh Pak Presiden," ujar Kang Emil-sapaan akrabnya.

Dia mengungkapkan, dalam PSBM ini, kegiatan masyarakat dibatasi hingga 25 persen hanya berlaku di wilayah berstatus zona merah.

"Teori saya, semakin jauh atau tidak (pembatasan aktivitas) tergantung kepada Jakarta, bisa lebih longgar. Teori 25 persen aktivitas itu bisa, tapi bukan skala kota, termasuk pilihan kafe dan restoran take away. Itu berlakunya di zona merah yang levelnya mikro," katanya.

Gubernur pun menekankan, sejak April lalu, wilayah Bodebek tidak pernah berhenti menerapkan PSBB. Sesuai Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor:443/Kep.476-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Kelima Pemberlakuan PSBB Proporsional di Wilayah Bodebek, PSBB proporsional di wilayah Bodebek masih berlaku hingga 29 September mendatang.

Dia berharap, kesepakatan penerapan PSBM di zona-zona tertentu di wilayah Bodebek disosialisasikan secara masif kepada publik. Selain itu menegaskan pentingnya kekompakan kepala daerah dalam mengoptimalkan penanggulangan Covid-19, khususnya di wilayah Bodebek.

"Mohon (kepala daerah) kompak karena Bodebek berbatasan dengan DKI Jakarta. Maka sosial, politik, ekonomi dan kesehatan, apa pun yang terjadi di Jakarta punya imbas luar biasa di Bodebek. Ini akan mencatat sejarah bagaimana Bodebek kompak sehingga saling bantu saling tolong ketika membutuhkan. Insya Allah dari provinsi pun akan bersama-sama membantu," katanya.

Dalam rapat, Ridwan Kamil menyarankan agar setiap kepala daerah memberikan insentif untuk Ketua Rukun Warga (RW) agar memotivasi mereka sebagai garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat saat PSBM diterapkan.

"Ketua RW ini juga bertugas menjadi tim yang mendeteksi dan mencari orang-orang yang diduga harus tes (Covid-19) karena kontak erat," ucapnya.

Dia pun meminta kepala daerah di wilayah Bodebek terus meningkatkan tes Covid-19 melalui metode polymerase chain reaction (PCR) atau swab test agar target tes Covid-19 sesuai intruksi WHO, yakni 1 persen dari total populasi dapat segera tercapai.

"Saya titip (pengetesan PCR) satu persen itu, nanti koordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 Jabar. Jika kebutuhan alat PCR masih kurang dan lain sebagainya, kami akan bantu," ujar Kang Emil.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, dalam kondisi psikologis dan ekonomi, langkah PSBB total bukan pilihan terbaik. Karena itu dia sepakat menerapkan PSBM untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kota Bogor.

"Kami akan lanjutkan PSBM, pembatasan aktivitas warga di tingkat kota. Penguatannya di wilayah-wilayah kelurahan," katanya.

Selain Bima Arya Sugiarto, rapat koordinasi juga diikuti Wali Kota Depok Mohammad Idris, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi Uju.


Editor : Donald Karouw