Belasan Ribu Personel TNI-Polri Dikerahkan Amanan Pemilu 2024 di Jabar, Siap Tindak Tegas Perusuh

BANDUNG, iNews.id - Polda Jabar dan Kodam III Siliwangi mengerahkan belasan ribu personel untuk mengamankan Pemilu 2024 dalam Operasi Mantap Brata Lodaya 2023 - 2024. Aparat keamanan siap menindak tegas perusuh yang mengganggu kondusivitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama Pemilu 2024 berlangsung.

"Dalam penggunaannya ini disesuaikan dengan tahapan pemilu dan tingkat kerawanan. Tadi indeks kerawanan Pemilu 2024 dari Bawaslu ada 5 provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi. Salah satu di antaranya adalah Provinsi Jawa Barat yang (tingkat kerawanannya) masuk dalam ranking 4  berdasarkan analisis Bawaslu Jabar," kata Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus seusai memimpin gelar pasukan Operasi Mantap Brata Lodaya 2023-2024 di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (17/10/2023).

Baca Juga

Pembunuh Ibu dan Anak di Jalancagak Subang Dikabarkan Serahkan Diri, Ini Kata Polda Jabar

Jendral bintang dua Polri itu, mengatakan, mengacu kepada pelaksanaan Pemilu 2019, Jabar termasuk wilayah kondusif. Hal itu tak lepas dari dukungan TNI, Kodam III Siliwangi.

Baca Juga

Kebutuhan Tenaga Ahli Tinggi, Kemenaker Dorong Vokasi 10.000 Orang di Jabar

"Kami mengharapkan 2024 juga situasil ebih baik dari 2019, untuk itu kami mengharapkan rekan pers berperan aktif untuk menciptakan situasi kondusif menjelang perhelatan pesta demokari 2024 yang sifatnya serentak baik itu capres cawpres, legislatif dan dilanjutkan dengan Pilkada," ujar Irjen Pol Akhmad Wiyagus. 

Sementara itu, Prnjabar Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan siap mendukung jajaran kepolisian, untuk membantu pengamanan pada pelaksanaan Ops Mantap Brata.

Baca Juga

Prof Muradi: Kemunculan Ridwan Kamil sebagai Bacawapres 2024 Bakal Disambut Baik Masyarakat Jabar

"Kami dari pemprov Jabar sangat mendukung kegiatan TNI polri kesiapan dalam menghadapi tahapan pemilu. Kami tetap menjamin neralitas ASN, TNI, Polri dan kami ingatkan juga netralitas itu bukan berarti tidak boleh menegakan aturan tetap menegakan aturan bagi peserta konstitasi politik ini," kata Bey Macmudin.

Editor: Agus Warsudi