46 Jamaah Calhaj Furoda Dideportasi, Kemenag Jabar Pastikan PT Alfatih Indonesia Ilegal

BANDUNG, iNews.id - Sebanyak 46 jamaah calon haji (calhaj) furoda atau non-kuota asal Indonesia dideportasi oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi lantaran tidak menggunakan visa resmi. Jamaah calhaj itu diberangkatkan oleh PT Alfatih Indonesia yang berkantor di Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Menyikapi dan menindaklanjuti kasus ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Jabar dengan akan mendatangi PT Alfatih. Bahkan, Kepala Kanwil Kemenag Jabar Adib sempat menghubungi pemilik PT Alfatih Indonesia via telepon namun belum membuahkan hasil.

Baca Juga

46 Jemaah Haji Furoda asal RI Dideportasi, Wamenag: Cermat Pilih Biro Perjalanan 

Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Jabar Ahmad Hamdima Romdoni mengatakan, berdasarkan penelusuran dokumen di Kemenag, PT Alfatih Ilegal tidak terdaftar sebagai penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Artinya, Al Afatih Indonesia ilegal.

"Kemenag Jabar akan mendatangi kantor PT Alfatih di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat untuk mencari informasi secara detail. Tapi di kantor itu tidak ada aktivitas apa pun. Nomor telepon yang tertera juga tidak bisa dihubungi," kata Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Jabar.

Baca Juga

46 Jemaah Haji Furoda asal Indonesia Dideportasi, Wamenag: Selektif Pilih Biro Perjalanan

Kemenag Jabar, ujar Ahmad Hamdima Romdoni, juga akan mengkaji unsur pidana terkait kasus tersebut. Haji furoda itu undangan dari Pemerintah Kerajaaan Arab Saudi atau mujamalah dan di luar kuota Indonesia.

Baca Juga

Bayar hingga Rp300 Juta, 1.700 Jamaah Haji Furoda Berangkat ke Tanah Suci

Pemberangkatan jamaah calhaj furoda juga harus dilakukan oleh biro perjalanan yang terdaftar di Kemenag. "Sampai saat ini baru ada 25 PIHK dan 282 penyelenggara umrah yang terdaftar di Kemenag Jabar," ujar Ahmad Handima Romdoni.

Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Jabar mengimbau masyarakat di tengah tingginya animo melaksanakan ibadah haji dan umrah sangat tinggi, sementara waiting list atau daftar tunggu sangat lama, haji reguler 22 tahun dan khusus 8 tahun, agar teliti dan selektif dalam memilih perusahaan jasa pemberangkatan haji dan umrah.

Baca Juga

Layanan Haji Furoda Tanpa Antre Langsung Berangkat, Biayanya Minimal Rp250 Juta

Pastikan perusahaan jasa itu terdaftar sebagai PIHK di Kemenag Jabar untuk menghindari kasus serupa kembali terjadi. "Hingga saat ini, belum ada laporan atau pengaduaan jamaah ke Kemenag Jabar terkait kasus tersebut," tuturnya.

Baca Juga

Layanan Haji Furoda Langsung Berangkat Tanpa Antre, Berminat? Segini Biayanya

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi angkat bicara soal 46 jamaah haji furoda asal Indonesia yang dideportasi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Mereka dipulangkan lantaran menggunakan visa haji dari Singapura dan Malaysia. 

Para jamaah ini menjadi korban travel nakal yang menawarkan haji furoda bisa berangkat ke Tanah Suci tanpa antre. Namun mereka harus membayar Rp250 juta hingga Rp300 juta. "Kami dari Kemenag sangat prihatin dan juga pasti sedih ada korban lagi," kata Zainut di Mekkah, Minggu (3/7/2022).

Kementerian Agama mengingatkan, pemegang visa mujamalah yang biasa dipakai haji furoda wajib berangkat ke Arab Saudi melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Untuk itu, Zainut meminta kepada jemaah calon haji untuk cermat memilih biro perjalanan sebelum memutuskan untuk berangkat haji khusus maupun haji furoda.

"Apakah dia sudah terdaftar atau tidak, yang terdaftar pun ada kualifikasi apakah dia boleh selenggarakan ibadah haji khusus atau tidak, termasuk juga penyelenggaraan ibadah haji yang memakai visa mujamalah atau furoda," kata Zainut.

Menurutnya, hal ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji agar lebih selektif dalam memilih biro perjalanan haji. Berkaca pada kasus ini, Kemenag akan mengevaluasi pelaksanaan visa mujamalah oleh biro perjalanan ibadah haji sehingga harus dipastikan penyelenggara haji furoda yang terdaftar sebagai PIHK.

"Harapan kami itu dilaksanakan oleh travel yang betul-betul memiliki izin dan juga punya pengalaman sebagai travel yang tingkat pelayanannya baik, kualitasnya juga memuaskan," ucapnya.

Perusahaan yang memberangkatkan jemaah furoda tak resmi ini yakni PT Alfatih Indonesia Travel. Perusahaan ini beralamat di Bandung, Jawa Barat.

Ketua PPIH Arab Saudi Arsad Hidayat memastikan, 46 jemaah yang diberangkatkan PT Alfatih Indonesia tersebut tidak mendapat visa haji furoda dari Indonesia. Dengan dasar itu, ketika menjalani pemeriksaan di imigrasi bandara, otomatis jemaah tidak akan lolos. Sebab data di paspor diketahui berbeda dengan data di visa.

Editor: Agus Warsudi