365 Perusahaan di Jabar Langgar Aturan THR, Ini Wilayah dengan Kasus Terbanyak

BANDUNG, iNews.id - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat mencatat, sebanyak 365 perusahaan di Jabar tidak tertib dalam memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan. Hal itu berdasarkan laporan para buruh melalui sistem online dan luring di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pengawasan ketenagakerjaan di lima wilayah pada Lebaran 2022 lalu. 

"Dari total 365 ini, online 344 laporan, dan laporan luring ada 21 laporan," kata Kepala Disnakertrans Jabar, Rachmat Taufik Garsadi, Kamis (30/3/2023).

Baca Juga

Terekam CCTV, Emak-emak di Purwakarta Nekat Curi Baju saat Pemilik Toko Lengah

Rachmat menyebut, dari kelima wilayah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan, paling banyak dilaporkan secara online di wilayah IV. Adapun wilayah IV ini meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.

"Wilayah I itu ada 86 laporan, II ada 90 laporan, III ada 25 laporan, IV total 124 laporan, dan wilayah V ada 19 laporan. Ini online semua," ujarnya.

Baca Juga

Poswil Damkar di Selatan KBB Harus Jadi Prioritas, Incar Gedung Manca Cililin

Menurutnya, perusahaan yang dilaporkan karena tidak tertib dalam membayar THR 2022 ini paling banyak dilakukan secara online dibandingkan luring. Dari total 344 perusahan yang dilaporkan secara online, ada 627 pengadu.

"Pengadu ada 627 dan paling banyak ada di wilayah IV dengan total 281. Sedangkan paling sedikit ada di wilayah V dengan total 27 pengadu," katanya.

Baca Juga

16.240 Hektare Sawah di Purwakarta Ditetapkan untuk Tak Beralih Fungsi

Rachmat mengatakan, dari satu perusahaan tidak hanya seorang saja yang mengalami kendala THR. Satu perusahaan bisa ada beberapa orang yang melapor di sistem online Disnakertrans Jabar. 

"Laporan semuanya ditindaklanjuti kecuali satu PT. Masterindo Jaya Abadi dan diberikan sanksi administratif," kata dia.

Sedangkan, untuk total perusahaan yang dilaporkan melalui luring ada 21. Pelapor sendiri berjumlah 46 orang.

"Wilayah IV sendiri ada 28 pengadu, semua aduan secara luring sudah ditindaklanjuti. Wilayah II dan V untuk luring tidak ditemukan laporan," katanya.

Racmat beharap, pada 2023 ini perusahaan swasta bisa lebih tertib mengikuti aturan. Surat Edaran agar membayar THR tidak dicicil dan tepat waktu sudah disebarkan sesuai amanat pemerintah pusat. 

"Terkait dengan waktu (pemberian THR) paling lama 7 hari sebelum hari raya, kemudian, bagi perusahaan menerapkan Permenaker 5 tahun 2023 tentang penyesuaian waktu dan pengupahan pada industri padat karya, maka THR-nya tetap dibayar penuh," ucapnya.

Editor: Asep Supiandi