3 Poin Penting Hasil Pertemuan Masyarakat dengan Wali Kota Cirebon terkait Kenaikan PBB 

CIREBON, iNews.id - Penolakan terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang disuarakan oleh masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi Cirebon akhirnya membuahkan hasil. Setelah bertemu langsung dengan Wali Kota Cirebon, Pemerintah Kota (Pemkot) sepakat untuk mengkaji ulang kebijakan PBB yang dinilai memberatkan masyarakat.

Pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Cirebon pada Jumat (22/8/2025) petang menjadi titik balik dari ketegangan antara warga dan pemerintah. Warga sepakat menunda aksi unjuk rasa, sambil mengawal komitmen pemerintah dalam meninjau ulang kebijakan tersebut.

Baca Juga

PBB Naik hingga 1.000 Persen, Gerakan Rakyat Cirebon Siapkan Demo Besar-besaran

Juru Bicara Paguyuban Pelangi, Hetta Mahendrati, menyampaikan bahwa undangan dari Wali Kota merupakan bentuk kepedulian terhadap keresahan masyarakat.

“Hari ini kami diundang langsung oleh Pak Wali Kota, yang dengan cepat menanggapi aspirasi warga. Hal ini juga berkat koordinasi unsur Forkopimda, termasuk Kapolres, Kapolda Jabar, dan Wakapolda, sehingga Cirebon tetap damai dan kondusif,” ujar Hetta.

Baca Juga

Warga Cirebon Protes Kenaikan PBB hingga 1.000 Persen, Ini Respons Wali Kota

Dalam pertemuan tersebut, disepakati tiga poin penting:

1. Kenaikan PBB tahun 2023 akan dikaji ulang, dengan kemungkinan hanya naik 10-20 persen.  

2. Diskon PBB sebesar 50 persen berlaku hingga akhir 2025, termasuk bagi warga yang masih memiliki tunggakan sejak 2024.  

3. Pengajuan keberatan PBB akan dipermudah, tanpa perlu melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

“Pak Edo (Wali Kota) sangat mencintai warganya, beliau tidak ingin masyarakat terbebani. Bahkan, diskon 50 persen ini juga berlaku bagi warga yang sempat mendapat tagihan naik sampai 1.000 persen,” katanya.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo mengakui bahwa PBB selama ini memang memberatkan masyarakat. Dia memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tersebut.

“Alhamdulillah, bersama Forkopimda dan Paguyuban Pelangi, hari ini kita sudah membahas PBB. Saya pastikan kebijakan akan ditinjau ulang, dikombinasikan dari tahun 2023 hingga 2026,” kata Edo.

Dia juga menegaskan bahwa pemerintah akan merevisi Perda agar lebih berpihak kepada masyarakat, dan membuka ruang dialog dengan DPRD serta warga.

“Masukan ini penting. Saya ingin memastikan PBB ke depan tidak memberatkan, melainkan justru membantu masyarakat,” ucapnya.

Sejak Januari 2024, Paguyuban Pelangi Cirebon telah aktif menolak kenaikan PBB yang mencapai hingga 1.000 persen. Mereka sempat menggelar aksi, audiensi ke DPRD, dan menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat. 

Kini, dengan adanya kesepakatan diskon dan janji evaluasi, warga memilih untuk menunda aksi lanjutan dan terus mengawal janji pemerintah.

Editor: Kurnia Illahi