268 Rutihalu Diperbaiki Tahun Ini, Pemda KBB Kucurkan Dana Rp15 Juta per Rumah

BANDUNG BARAT, iNews.id - Sebanyak 268 unit rumah tidak layak huni (rutihalu) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) jadi target perbaikan tahun ini. Pemda KBB mengucurkan dana Rp15 juta per rumah.

Objek rutilahu tersebut tersebar di 16 kecamatan dan sebelumnya telah didata dan kondisinya membutuhkan penanganan segera.

Baca Juga

Korban Keracunan Sudah Pulang ke Rumah, Dinkes KBB Diminta Pantau Pasien

"Tahun ini targetnya kami bisa memperbaiki sebanyak 268 unit rumah yang tersebar di berbagai titik, dan itu benar-benar prioritas," kata Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) KBB Lia Yulia di Ngamprah, Senin (20/2/2023).

Lia Yulia menyatakan, jumlah itu menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan serta rehabilitasi rumah itu adalah merupakan program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS). Bantuan itu khusus untuk rumah masyarakat yang kurang mampu.

Baca Juga

Pria asal Lembang KBB yang Sempat Terpuruk karena Narkoba Sukses Bertani

Salah satu indikator penerima manfaat program ini adalah mereka yang secara ekonomi masuk kategori kurang mampu. Alokasi setiap kecamatannya tidak merata, ada yang jumlahnya banyak tapi ada juga yang sedikit sesuai dengan kondisi di lapangan.

Baca Juga

Keren, Siswi SMPN 3 Ngamprah KBB Buat Film Semesta Tak Pernah Tahu

"Bantuannya tersebar di beberapa desa, tapi tidak dibagi rata. Mengingat kuotanya terbatas maka yang didahulukan adalah yang kondisinya rusak parah dan perlu penanganan segera," tuturnya.

Lia menyebutkan, penerima bantuan program rumah swadaya ini mendapatkan anggaran sebesar Rp15 juta dengan alokasi anggaran dari APBD Pemda KBB. Bantuan itu diperuntukkan untuk membeli bahan-bahan material bangunan dan dicairkan melalui rekening langsung ke penerima.

Baca Juga

Rumah 2 Lantai di Cipatat KBB Ludes Terbakar, 5 Penghuni Terpaksa Ngungsi

Guna mastikan program ini tepat sasaran dan tepat peruntukannya, lanjut dia, akan ada pendampingan dan tim konsultan yang mengawasi selama proses pembangunan dan rehabilitasi. Termasuk juga dari Disperkim supaya hasil pekerjaan dari pembangunannya tepat waktu dan tidak ada material yang dikurangi.

"Selama proses pembangunan akan diawasi oleh kami, pendamping, dan tim konsultan, jadi tidak main-main. Kami juga berharap ada swadaya dari masyarakat untuk gotong royong membantu dalam pelaksanaannya," kata dia.