17.300 Pekerja di Jabar Kena PHK Akibat Pandemi Covid-19

Antara ยท Senin, 08 Juni 2020 - 08:35:00 WIB
 17.300 Pekerja di Jabar Kena PHK Akibat Pandemi Covid-19
Ilustrasi pemutusan hubungan kerja (PHK). (Foto: Sindonews)

BANDUNG, iNews.id - Sebanyak 17.300 pekerja di Jawa Barat sudah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 78.992 pekerja dirumahkan selama pandemi Covid-19. Selain itu, sebanyak 5.573 pekerja migran Indonesia asal Jabar mengalami repatriasi atau dipulangkan ke Indonesia.

"Kami (Disnakertrans Jabar) menyediakan layanan asistensi bagi mereka yang dirumahkan dan terkena PHK untuk mendaftar Program Kartu Prakerja di UPTD dan Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans Jabar," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jabar Mochamad Ade Afriandi di Bandung, Minggu (7/6/2020) malam.

Namun, kata Ade, Disnakertrans Jabar tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi bagi pendaftar layanan asistensi bagi pekerja untuk Kartu Prakerja atau LAUK-PK yang dinyatakan lulus seleksi dari Jabar, termasuk pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan bagi yang lolos.

Ade menjelaskan, sebelum penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau new normal, Pemerintah Provinsi Jabar menyusun protokol kesehatan di tempat kerja secara komprehensif. Tujuannya agar pekerja tetap terlindungi dari penularan virus corona di tempat kerja.

"Saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kami sudah menetapkan beberapa kebijakan terkait protokol kesehatan dan protokol pencegahan Covid-19 dalam pelayanan ketenagakerjaan," kata Ade.

Selama PSBB tingkat provinsi berjalan, Disnakertrans Jabar telah mengeluarkan tiga surat edaran. Pertama, Surat Kadisnakertrans Jabar No. 443/1347/Disnakertrans tentang Protokol Pencegahan Covid-19 dalam Pelayanan Ketenagakerjaan.

Kemudian, Surat Edaran Kadisnakertrans Jabar No. 560/1471/Disnakertrans tentang Pemantauan Dampak COVID-19 terhadap Keberlangsungan Hidup Pekerja/Buruh dan Perusahaan/Industri di Jabar.

Terakhir, Surat Edaran Kadisnakertrans Jabar No. 443/2100/Disnakertrans tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19 Pasca Hari Libur Keagamaan.

"Kebijakan yang sudah diberlakukan akan menjadi acuan untuk menyusun SOP perusahaan/industri/perkantoran saat AKB di Jabar berjalan. Termasuk Surat Edaran Gubernur Jabar tentang pelaksanaan social distancing di lingkungan perusahaan," ujar Ade.

Dalam kebijakan-kebijakan sebelumnya, pimpinan perusahaan dan pimpinan unit kerja serikat pekerja diminta ikut serta mengantisipasi penyebaran Covid-19 di perusahaannya, dengan mengoptimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja.

Pimpinan perusahaan diwajibkan untuk menyediakan sarana cuci tangan, menjaga kebersihan ruangan dan lingkungan perusahaan secara rutin, membatasi kontak fisik antara pekerja, menunda kegiatan yang melibatkan banyak orang, dan mengecek suhu tubuh pekerja.

Ade menyatakan, AKB di sektor ketenagakerjaan akan berjalan efektif apabila semua stakeholder ketenagakerjaan patuh terhadap SOP dan protokol yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Perlu sinergi dan kolaborasi untuk menjalankan protokol kesehatan dan protokol pencegahan dalam pelayanan ketenagakerjaan, terutama dalam penetapan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah," katanya.


Editor : Faieq Hidayat