15.039 Kasus Diselesaikan secara Restorative Justice, Kabareskrim: Harapan Baru Pencarian Keadilan

JAKARTA, iNews.id - Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, sepanjang 2021 hingga Maret 2022, Polri telah menyelesaikan 15.039 perkara kasus dengan restorative justice. Jumlah ini (perkara yang diselesaikan secara restorative justice) meningkat 28,3 persen dari tahun sebelumnya (2020-2021) sebesar 9.199 kasus.

Data dan fakta tersebut disampaikan Kabareskrim Polri dalam kegiatan talkshow bertajuk 'Restorative Justice Harapan Baru Pencarian Keadilan', Selasa (19/4/2022).

Baca Juga

Curi HP untuk Anak Belajar Online, Ibu di Pare-Pare Bebas lewat Restorative Justice

Komjen Pol Agus Andrianto menyatakan, dengan pendekatan restorative justice yang diterapkan oleh Polri saat ini, sebanyak 1.052 polsek yang tersebar di 343 polres seluruh Indonesia, sudah tidak lagi melakukan proses penyidikan.

Baca Juga

Restorative Justice, Kejati Sulut Hentikan 2 Kasus Penganiayaan dan Pengancaman

Polsek, ujar Agus, merupakan ujung tombak Polri dalam pelayanan dan paling bersentuhan langsung dengan masyarakat. Polsek harus menjadi basis resolusi penyelesaian perkara ringan secara berkeadilan dengan cara dialog, mediasi, dan problem solving. 

"Seperti pertikaian warga atau bentuk-bentuk gangguan kamtibmas lain. Ini merupakan upaya restorative justice sesuai visi Presisi Kapolri (Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo)," ujar Kombes Pol Agus.

Baca Juga

Curi HP Demi Anak Bisa Sekolah Daring, Ibu di Bali Bebas Lewat Restorative Justice

Kabareskrim menyatakan, restorative justice menjadi prioritas kepolisian dalam menyelesaikan perkara. Sebab itu merupakan prinsip utama dalam keadilan restoratif, yakni, penegakan hukum dengan mengedepankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. 

Baca Juga

Ibu di Bali Menangis Haru, Anak Dibebaskan dari Penjara karena Restorative Justice

"Penekanan Bapak Kapolri, penyidik harus memiliki prinsip bahwa hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimum remidium). Polri harus bisa menempatkan diri sebagai institusi yang memberikan rasa keadilan kepada masyarakat," tutur Kabareskrim.

Namun, kata Komjen Pol Agus Andrianto, tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice. Hal itu sebagaimana Pasal 5 Perpol 8 Tahun 2021, di mana kasus-kasus yang dapat diselesaikan melalui restorative justice harus memenuhi persyaratan materil. 

Baca Juga

Restorative Justice, Pencuri Tandan Buah Sawit di Pinggir Jalan Akhirnya Bebas

Antara lain, perkara tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak pada konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme, dan separatisme, serta bukan pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.

"Sedangkan tindak pidana kejahatan yang tidak bisa diselesaikan dengan restorative justice, yakni, terorisme, pidana terhadap keamanan negara, korupsi, dan perkara terhadap nyawa orang," ucap Komjen Pol Agus Andrianto.

Editor: Agus Warsudi