BANDUNG, iNews.id – Warga Kota Bandung menolak program Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu atau donasi Rp1.000 yang diinisiasi Pemprov Jabar. Mereka beralasan program yang bertujuan untuk membantu warga kurang mampu itu memberatkan.
Gerakan ini tertuang dalam surat edaran bernomor 149/PMD.03.04/KESRA yang diterbitkan pada 1 Oktober 2025. Surat tersebut juga ditujukan kepada bupati, wali kota se-Jawa Barat, dan Kantor Kementerian Agama Jawa Barat.
Dalam surat edaran itu, Gubernur Dedi Mulyadi menekankan pentingnya nilai gotong royong, kesetiakawanan sosial, serta kearifan lokal sebagai dasar gerakan tersebut.
Gerakan ini mengajak aparatur sipil negara (ASN), siswa sekolah, dan masyarakat umum untuk menyisihkan donasi sebesar Rp 1.000 per hari guna membantu warga kurang mampu, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Warga Kota Bandung Rivaldi (23) mengaku, tidak setuju dengan gerakan tersebut. Menurut dia, membantu orang tidak mampu seharusnya kewajiban pemerintah.
“Bukan malah meminta lagi dari masyarakat. Jadi kaya uang dari masyarakat, pemerintah yang memberi untuk masyarakat tidak mampu,” ujar Rivaldi dilansir dari bandungraya.inews.id, Selasa (7/10/2025).
Keberatan itu, Rivaldi sampaikan mengingat warga sudah dibebani oleh pajak. Termasuk saat ini dibebani donasi Rp 1.000 per hari yang dianggap keberatan.
"Masyarakat juga sudah dibebankan pajak, sekarang tambah lagi ada kaya urunan 1000, Harusnya dikaji ulang," katanya.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait