PANGANDARAN, iNews.id - Dugaan penganiayaan terhadap enam santri Pondok Pesantren Nurul Bayan di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, diduga dipicu ulah oknum anggota TNI yang mengonsumsi minuman keras (miras). Oknum prajurit berinisial HC tersebut kini telah ditahan di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Garut untuk menjalani proses hukum.
Dugaan kekerasan itu terjadi di Kecamatan Cimerak pada Kamis dini hari. Peristiwa tersebut memicu kemarahan kalangan pesantren hingga ribuan santri dari berbagai pondok pesantren di Pangandaran menggelar demonstrasi di Pendopo Bupati.
Pihak Brigade Infanteri (Brigif) 50 Kandang Wesi membenarkan dugaan kekerasan tersebut dipicu oleh anggota yang mengonsumsi miras.
"Hal tersebut diakibatkan, oknum yang bersagkutan mengonsumsi minuman keras," ujar Danbrigif 50 Kandang Wesi Letkol Inf Naryanto.
Dia menyampaikan permohonan maaf atas tindakan anggotanya terhadap para santri Pondok Pesantren Nurul Bayan. "Permohonan maaf kami akan adanya kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Yonif 336 terhadap santri Nurul Bayan," ucapnya.
HC saat ini telah ditahan di Denpom Garut. HC diketahui merupakan anggota Yonif 336 Merak Sakti, bukan anggota Kodim 0625 Pangandaran.
Dalam demonstrasi, ribuan santri menyampaikan dua tuntutan utama. Mereka meminta oknum prajurit yang diduga terlibat dipecat dari dinas militer dan mendesak pemberantasan peredaran minuman keras di wilayah Pangandaran.
Ketua PCNU Pangandaran, Muhlis Nawawi, mengecam dugaan kekerasan tersebut. Dia meminta pelaku diproses sesuai hukum pidana militer tanpa ada upaya menutup-nutupi kasus.
"Kami mengecam dan mengutuk keras segala bentuk tindakan premanisme, arogansi, dan penganiayaan terhadap santri. Oknum pelaku harus diproses sesuai hukum pidana militer yang berlaku, tanpa ada upaya menutup-nutupi. Oknum tersebut harus dipecat," kata Muhlis.
Setelah mendapat penjelasan dari pemerintah daerah dan jajaran TNI mengenai penanganan kasus tersebut, ribuan santri akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Mereka berharap proses hukum berjalan transparan dan pelaku mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait