BANDUNG, iNews.id - Gubernur Jabar Ridwan Kamil angkat bicara terkait wacana Maklumat Sunda yang mendesak berdirinya Provinsi Sunda Raya. Menurut Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, seluruh tokoh Jabar tidak setuju dengan wacana tersebut.
Kang Emil mengatakan, sebagai gubernur, yang pertama, Provinsi Jabar khususnya, harus terus dijaga kondusivitasnya dari dinamika yang mengancam disintegrasi dan miss komunikasi dan narasi makar terhadap sebuah kesepakatan yang sudah kita sepakati dari Tatar Sunda, untuk menjunjung tinggi empat pilar yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Jadi, satu isu yang ada deklarasi usulan dari sebagian elemen yang mengatasnamakan ada nama sundanya yang tadi mengusulkan menggabungkan tiga provinsi, dengan ini dinyatakan kami para inohong dan ketua ormas pimpinan, tidak menyetujui," kata Ridwan Kamil seusai pertemuan di Kantor Pusat Paguyuban Pasunda, Jalan Sumatera, Kota Bandung, Sabtu (5/2/2022).
Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil menyatakan, yang lebih ingin diperjuangkan adalah pemekaran kota dan kabupaten Jabar yang jumlahnya terlalu sedikit ya. Sehingga, terjadi ketidakadilan dalam dana bagi hasil dari pusat ke daerah.
Kedua, kami sangat menentang kelompok yang mengatasnamakan Islam dengan tujuan memecah belah tadi seperti ada deklarasi NII di Garut ya sehingga kami mendukung upaya dari BNPT baik kepolisian untuk menangkap dan memberangus dan menindak oknum yang merusak nama baik Islam dan kesundaan di tanah Jabar.
"Nah, kemudian tentu dengan semangat kebersamaan ini, juga ada kejadian kemarin ya anggota DPR terkait dengan kesundaan, terlihat mood dari tokoh Sunda ini sedang semangat untuk bersatu menyamakan irama dan suara sehingga insya Allah nanti akan lahir organisasi forum komunikasi, namanya belum ada," ujar Kang Emil.
Tujuannya, tutur Gubernur, supaya nanti isu kesundaan itu cukup dari satu pintu sehingga tidak ada pecahan elemen yang membuat keputusan sendiri tanpa bermusyawarah jika sudah berani menggunakan kata Sunda.
"Itu tidak boleh sembarangan dan harus sesuai kesepakatan. Jadi mohon masyarakat menahan diri, tidak mengonsumsi informasi, silahkan Tabayyun khususnya ke saya ke pemerintah provinsi Jabar," tutur Gubernur Jabar.
Sementara itu, anggota DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, awalnya tidak begitu interest (tertarik) dengan wacana Maklumat Sunda. Tapi kemudian, wacana Provinsi Sunda Raya ini dikoordinasikan dengan tokoh-tokoh masyarakat Jabar.
"Karena apa? Karena sudah melibatkan anggota DPD RI. Bahkan ketua DPD RI dan banyak rekan di Jakarta yang menanyakan sejauh mana aspirasi masyarakat Jabar," kata TB Hasanuddin.
Ternyata, setelah meminta penjelasan kepada para tokoh di Jabar, ujar TB Hasanuddin, kesimpulannya, aspirasi masyarakat Jabar itu bukan meminta otonomi khusus Provinsi Sunda Raya yang terdiri dari tiga provinsi, Jabar kemudian Jakarta dan Banten.
"Tetapi meminta ada pemekaran, tambah 17 kabupaten kota menjadi nanti sekitar 44, itu idealnya seperti itu," ujar TB Hasanuddin.
Editor : Agus Warsudi
Bahasa Sunda budaya sunda Provinsi Sunda sunda Sunda Nusantara Suku Sunda gubernur jawa barat ridwan kamil gubernur ridwan kamil ridwan kamil
Artikel Terkait