BANDUNG BARAT, iNews.id - Serikat pekerja dan buruh beraudiensi dengan Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebagai tindak lanjut aksi unjuk rasa menuntut janji politik Plt Bupati Hengki Kurniawan. Dalam pertemuan itu yang jadi fokus pembahasan adalah soal janji rumah murah bagi buruh.
"Soal rumah murah bagi buruh, kami pertanyakan teknisnya seperti apa, persyaratan, dan peruntukannya buat siapa? Kan sampai saat ini belum jelas," kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia (FSPMI), KBB, Dede Rahmat, Jumat (26/8/2022).
Menurutnya, keberadaan perumahan murah tersebut nantinya juga harus terintegrasi dengan bus antar jemput karyawan hingga ke tempat pekerjaan. Jangan sampai karena lokasi rumah tersebut jauh dari pabrik, buruh harus mengeluarkan ongkos yang lebih mahal.
Untuk itu pihaknya akan mengecek tiga titik perumahan yang dikatakan merupakan lokasi rumah buruh untuk buruh. Informasi awal lokasinya ada di kawasan Gunung Bentang, Padalarang. Namun titik pastinya, pihaknya belum bisa dipastikan karena belum mendatangi lokasi.
Dede menyebutkan, dari total anggota FSPMI KBB yang berjumlah kurang lebih 2.700 buruh, sekitar 700 di antaranya hingga saat ini masih belum memiliki rumah. Belum lagi ditambah dari serikat buruh atau pekerja yang lain yang saat ini masih dilakukan pendataan.
"Diperkirakan sekitar 2.000 orang saat ini masih tinggal bersama orang tua maupun mertua, bahkan ada juga yang ngontrak," sebutnya.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk pembahasan hal teknis lainnya yang tertera pada janji politik tersebut akan dibahas dalam LKS Tripartit. Salah satunya tentang rekomendasi terkait UMK Bandung Barat. Diharapkan Pemda KBB memiliki inovasi dalam menyikapi kebijakan dengan adanya omnibuslaw yang dinilai merugikan buruh.
"Kita berharap ada terobosan-terobosan yang dilakukan Pemda KBB sehingga seluruh kontrak politik tersebut dapat terjawab," ucapnya.
Editor : Asep Supiandi
Artikel Terkait