JAKARTA, iNews.id - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (12/12/2018). Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam operasi tersebut, petugas lembaga antirasuah mengamankan enam orang. Satu di antaranya adalah Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar.
“Bisa kami konfirmasi, ada kegiatan di Cianjur tadi subuh. Enam orang diamankan. Ada kepala daerah juga,” ungkap Febri, saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (12/12/2018).
Irvan Rivano Muchtar merupakan Bupati Cianjur periode 2016-2021. Keberhasilan Irvan menjadi orang nomor satu di Cianjur tak lepas dari nama besar bapaknya, Tjetjep Muchtar Soleh, yang tak lain mantan Bupati Cianjur sebelumnya.
Sebelum terpilih jadi bupati, Rivano tercatat pernah menjadi anggota DPRD Cianjur dan anggota DPRD Jawa Barat. Rivano juga dikenal sebagai kutu loncat. Setelah menjadi kader Partai Golkar, dia loncat ke Partai Demokrat sebelum akhirnya sekarang bergabung dengan Partai Nasional Demokrat (NasDem). Dia kemudian maju dalam Pilkada Cianjur 2016. Berpasangan dengan Herman Suherman, Rivano terpilih menjadi bupati.
Selain terjun ke dunia politik, Rivano berkecimpung dan membesarkan sejumlah organisasi kepemudaan, di antaranya ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Karang Taruna Kabupaten Cianjur.
Irvan juga tercatat pernah menjabat sebagai ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Cabang Cianjur dan Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia (Perbakin) Cianjur.
Namun, perjalanan politik Rivano terancam kandas setelah terseret kasus gratifikasi dari beberapa kepala sekolah senilai Rp1,5 miliar. Uang tersebut kemudian disita KPK sebagai barang bukti.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menuturkan, OTT di Cianjur hari ini dilakukan setelah petugas KPK mendapatkan bukti awal dugaan bahwa telah terjadi transaksi suap terhadap penyelenggara negara.
“Sebelumnya, KPK mendapat informasi akan ada penyerahan uang terkait dengan anggaran pendidikan di Cianjur. Setelah kami lakukan pengecekan di lapangan, terdapat bukti awal adanya dugaan pemberian suap untuk kepala daerah,” ungkap Laode melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (12/12/2018).
KPK menduga uang tersebut dikumpulkan dari kepala sekolah untuk kemudian disetor ke bupati. Sejumlah enam orang yang diamankan tadi subuh terdiri dari kepala daerah, kepala dinas, kepala bidang, unsur MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), dan pihak lain. Dari lokasi juga diamankan uang sekitar Rp1,5 miliar yang diduga dikumpulkan dari kepala sekolah.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait