PURWAKARTA, iNews.id- Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2021 serentak di Purwakarta, bakal menjadi rebutan di antara partai politik (parpol). Pilkades menjadi momentum strategis bagi parpol untuk berinvestasi politik sebelum menghadapi Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024.
Salah satunya Partai Berkarya yang mula tancap gas dan terang-terangan akan terlibat aktif dalam pilkades serentak. Bahkan parpol ini sudah membidik empat desa di empat kecamatan yang akan dijadikan basis Partai Berkarya di Kabupaten Purwakarta.
Partai berkarya sangat berkepentingan dengan pilkades serentak lantaran menjadi langkah penting untuk menambah perolehan kursi di Pileg 2024.
"Kami akan mendukung habis kandidat yang kami jagokan dalam pilkades. Sedikitnya ada empat desa di empat kecamatan yang kita dukung, yakni di Kecamatan Sukasari, Jatiluhur, Sukatani dan Campaka," kata Ketua DPD Partai Berkarya Purwakarta, Asep Abdullah kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (26/1/2021).
Dia menyadari dengan hanya memperoleh satu kursi di DPRD Purwakarta diperlukan kerja keras dan memaksimalkan setiap agenda politik di Purwakarta, salah satunya pilkades serentak. Apalagi target dalam Pileg 2024 harus mampu mewujudkan satu fraksi.
Menurutnya, peluang mewujudkan satu fraksi di DPRD Purwakarta bisa lebih mudah jika memenangkan empat desa yang dibidiknya. Empat desa itu pastinya akan menjadi mitra dan basis partai untuk memproleh suara siginfikan saat pileg nanti.
Berbeda dengan Partai Demokrat, parpol ini justru menyatakan tidak akan intervensi pada Pilkades 2021 serentak di Purwakarta. Akan tetapi Partai Demokrat akan mendorong jika ada kadernya yang menjadi kadidat calon kepala desa.
"Secara normatif tidak boleh ada intervensi dari partai politik. Kalau pun ada kader Demokrat yang maju ya pastinya kita dorong. Akan tetapi dorongan atau dukungan yang diberikan tidak harus mengabaikan tata aturan yang berlaku," kata Sekretaris DPC Partai Demokrat Purwakarta, Nanang Purnama.
Menurutnya, momentum ini harus dijadikan pendidikan politik kepada masyarakat. Parpol bisa ikut mengedukasi masyarakat dalam berdemokrasi. Apalagi, ketika sesorang menjadi kepala desa dituntut netralitas untuk melayani masyarakatnya secara proporsional.
Editor : Asep Supiandi
Artikel Terkait