BANDUNG, iNews.id - Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Arfin Sudirman menilai, Indonesia mempunyai cara berbeda dalam menangani combatan ISIS.
Saat pembicara pada diskusi Hard Talk dengan tema “Memahami Proses Sekuritisasi Terorisme di Indonesia: Antara Pencegahan, Perang, dan Penegakkan Hukum”, Arfin sendiri telah melakukan riset mengenai terorisme.
Berkolaborasi dengan peneliti nasional, Arfin berfokus pada dampak kekalahan ISIS pada 2018 lalu terhadap Indonesia. Hal menarik yang ditemukan adalah ada perbedaan penanganan ex-combatan ISIS asal Indonesia oleh pemerintah.
Menurut Arfin, jika negara lain mencabut status kewarganegaraan warganya yang masuk ke ISIS, maka Indonesia tidak demikian. Alasan pertama, Indonesia tidak pernah mengakui ISIS sebagai negara berdaulat. Hal ini menjadikan para eks-pejuang dari status kewarganegaraannya tetap melekat dan berhak mendapatkan perlindungan sebagai warga negara.
“Indonesia secara hukum dan legalitas (menilai) ISIS bukan negara berdaulat. Selain itu, amanat UUD 1945 secara konstitusi WNI itu dilindungi di manapun dia berada selama dia melekat sebagai WNI,” kata Arfin.
Kebijakan Indonesia yang “lunak” terhadap eks-pejuang ISIS justru mengajak dunia untuk memahami hakikat teroris. Arfin menegaskan, tidak ada seorang pun yang ingin terlahir ke dunia sebagai teroris, sehingga orang menjadi teroris adalah sebuah keterpaksaan.
“Tidak ada orang yang menjadi pilihan, sehingga untuk mencegah terorisme lebih baik cegah di akarnya ketimbang batangnya atau daunnya,” kata Arfin.
Arfin berpendapat bahwa pencegahan secara akar dinilai lebih efektif untuk mencegah terorisme. Sayangnya, saat ini, penanggulangan terorisme masih bersifat tradisional atau cenderung menggunakan pendekatan militer. “Tidak ada ujungnya dan hasilnya akan seperti itu,” kata Arfin.
Editor : Asep Supiandi
Artikel Terkait