BANDUNG BARAT, iNews.id - Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) diminta bijaksana dalam menyelesaikan masalah tenaga kerja kontrak (TKK) atau honorer yang diputus kontrak dan dirumahkan. Pemkab Bandung Barat diminta menghargai pengabdian mereka.
Keberadaan honorer di organisasi perangkat daerah (OPD) lain juga harus jadi perhatian. Sebab, pemerintah pusat telah memutuskan pada November 2023, tidak boleh lagi ada tenaga honorer di instansi pemerintah daerah seluruh Indonesia.
"Kasihan para honorer itu. Pengabdian mereka cukup panjang, ada yang sudah 15 tahun. Jangan berakhir seperti ini," kata Ketua Komisi I DPRD KBB Aa Sunarya Erawan, Selasa (11/10/2022).
Politisi Partai Golkar ini menyoroti kenapa yang bergejolak dan muncul ke permukaan hanya honorer di Satpol PP. Sedangkan di dinas lain tidak. Dalam menyelesaikan persoalan ini harus dibarengi dengan komunikasi arif dan bijaksana karena menyangkut hajat hidup orang.
Jika persoalan ini dikomunikasikan dua arah dengan baik, ujar Aa Sunarya Erawan, kemungkinan tidak akan ada riak-riak. Sebab para honorer pun sebenarnya paham dengan kondisi keuangan Pemda KBB yang sedang defisit.
Karena itu, mereka tidak menuntut yang muluk-muluk. Mereka juga tahu bahwa keberadaan honorer hanya akan sampai November 2023. "Mereka butuh pengakuan, berapa pun digaji mereka mau, asalkan jangan tidak sama sekali," ujar Aa Sunarya Erawan.
Komisi I DPRD KBB, tutur dia, telah bertemu dengan Pemda KBB untuk membahas honorer ini. Gaji honorer dibebankan ke OPD masing-masing. Mereka harus menyelesaikan persoalan ini sesui kemampuan anggaran dan sanggup melakukan itu.
"Honorer ini tanggung jawab dinas masing-masing. Untuk Satpol PP memang karena tidak ada anggaran mereka dirumahkan dulu, bukan berarti diberhentikan. Mereka bisa dipekerjakan lagi," tuturnya.
Editor : Agus Warsudi
gaji honorer honorer honorer dihapus nasib honorer satpol pp honorer tenaga honorer Penghapusan honorer bandung barat kabupaten bandung barat pemda bandung barat
Artikel Terkait