BANDUNG, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memastikan tak ikut terlibat dalam program pembagian rice cooker gratis kepada masyarakat. Pasalnya, program tersebut sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat.
Kepala Dinas ESDM Jabar, Ai Saadiyah Dwidaningsih mengatakan, sejauh ini tidak ada koordinasi baik itu untuk data dan beberapa hal lainnya.
"Programnya langsung turun dari pusat, tidak ada koordinasi dengan Pemprov," ucap Ai saat dikonfirmasi, Senin (16/10/2023).
Ai menjelaskan semua kebutuhan mengenai penyaluran program ini akan langsung dilakukan oleh Kementerian ESDM. Begitu juga seluruh informasi akan diumumkan pemerintah pusat.
"Kita tidak terlibat mekanismenya seperti apa, atau target sasarannya pun kita tidak ada permohonan koordinasi," ujarnya.
Ai mengaku, pihaknya tidak memprioritaskan untuk menerapkan program serupa di Jabar. Sebab, saat ini Pemprov Jabar masih berfokus pada pengembangan bengkel konversi kendaraan berbahan BBM ke listrik.
"Sejauh ini belum (dibutuhkan), kita fokus di pemberian akses listrik dan program lain yang sudah berjalan, seperti pengembangan bengkel-bengkel konversi motor listrik, dan lainnya. Penggunaan kompor induksi masih berjalan juga," ujarnya.
Dia menambahkan, Pemprov Jabar beberapa waktu lalu melaksanakan bimtek dan sosialisasi di tiga kota bersama dengan Dirjen EBTKE, PPSDM dan ENTREV. Hal itu dilakukan agar bengkel konversi kendaraan listrik semakin banyak.
"Kami berharap semakin banyak bengkel tersertifikasi," katanya.
Untuk diketahui, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membagikan 500.000 unit rice cooker atau alat memasak berbasis listrik (AML) pada masyarakat mulai dari November 2023.
Pembagian rice cooker ini sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga.
Editor : Asep Supiandi
Artikel Terkait