BANDUNG, iNews.id - Sekitar 9 juta penduduk Jawa Barat masih menghadapi persoalan sanitasi atau buang air besar (BAB) sembarang. Persoalan ini mestinya menjadi perhatian pemerintah daerah agar kesehatan masyarakat lebih terjaga.
Ketua Yayasan Odesa Indonesia Faiz Manshur mengatakan, data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia pada 2020 dari website Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, secara nasional masih terdapat 32,24 juta jiwa BAB sembarang.
"Kalau kita hubungkan dengan kemiskinan, masalah kesejahteraan akses air bersih dan perilaku hidup tak sehat paling dominan di dalamnya,” kata Faiz Manshur dalam siaran persnya, Kamis (12/11/2020).
Menurut dia, jumlah warga ini perlu dipublikasikan terus karena sekarang sanitasi merupakan persoalan hak asasi manusia (HAM). Berapapun persentasenya harus segera diselesaikan. Arah kerja pembangunan pemerintah harus memenuhi hak akses sanitasi masyarakat.
Dia mencontohkan, di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, saat ini 90 persen warganya tidak BAB sembarang. Tetapi angka rumah tangga yang BAB sembarang masih lebih dari 1.500 keluarga. "Jika setiap keluarga jumlahnya empat orang, kasus BAB sembarang berkisar antara 5 ribu hingga 6 ribu orang," ujar dia.
Kabupaten Bandung, tutur Faiz, dari jumlah penduduk 3,93 juta jiwa, terdapat 646,26 ribu jiwa masih BAB sembarang. Lebih ironi lagi, kawasan perkotaan di Bandung juga sangat memprihatinkan.
Selama sepuluh tahun terakhir pemerintahan Kota Bandung tidak memiliki terobosan khusus guna menjawab problem sanitasi yang akut di metropolitan Kota Bandung.
"Pasalnya sampai saat ini masih terdapat angka yang mencengangkan. Dari 2,25 juta jiwa, terdapat 716,35 ribu jiwa yang masih BAB sembarangan," tutur Faiz.
Menurut dia, banyak kepala daerah yang belum cakap mengambil peran dalam pembangunan. Hampir semua pembangunan yang dilaksanakan tidak berkorelasi dengan masalah rakyat miskin.
Kelemahan pemerintah, kata Faiz, terutama yang memiliki persinggungan langsung dengan masyarakat, yaitu bupati dan wali kota, selama ini minim pengetahuan soal sanitasi sehingga komitmen perjuangannya pun lemah.
“Politisi banyak yang lemah kalau sudah urusan dengan warga miskin sehingga masalah sanitasi belum dijadikan acuan kerja pengentasan kemiskinan,” kata dia.
Padahal ujar Faiz, masalah sanitasi buruk itu sudah menjadi fakta berdampak mengekalkan kemiskinan. "Dengan akses sanitasi layak bagi setiap warga, sebagian dari problem kesejahteraan orang miskin akan teratasi," ujar Faiz.
Editor : Agus Warsudi
Artikel Terkait