BANDUNG, iNews.id – Puluhan santri yang tergabung dalam Aliansi Forum Santri Nusantara (FSN) Bandung Raya mendatangi rumah anggota Komisi VIII DPR, Atalia Praratya, di Jalan Gunung Kencana Nomor 5, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pada Selasa (14/10/2025). Mereka melakukan aksi demonstrasi atas ucapan Atalia yang menyinggung dana pembangunan Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo.
Rombongan santri tiba dengan mobil komando lengkap dengan pengeras suara. Sebagian besar peserta aksi mengenakan sarung dan kopiah, serta membawa sejumlah spanduk bertuliskan “Forum Santri Nusantara (BR) Pecat Atalia!!!”, “Peduli Keluarga Korban”, dan “Tegakkan Keadilan.”
Meski aksi berlangsung damai, aparat kepolisian dari Polsek Cidadap telah bersiaga sejak pukul 08.00 WIB untuk menjaga keamanan di sekitar lokasi. Massa baru tiba di depan rumah Atalia sekitar pukul 15.00 WIB.
Koordinator FSN Bandung Raya, Riki Ramdan Fadilah menjelaskan, aksi ini merupakan bentuk protes terhadap pernyataan Atalia mengenai pembangunan kembali Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, yang sempat ambruk dan menewaskan 67 santri.
Dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, Atalia, yang juga istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyarankan agar rencana penggunaan dana APBN untuk pembangunan ulang ponpes tersebut dikaji lebih mendalam. Ucapan itu dinilai menimbulkan keresahan di kalangan santri.
“Kami meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk mencopot Atalia Praratya dari keanggotaan DPR RI karena pernyataannya menimbulkan kegaduhan dan dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial serta semangat konstitusi,” kata Riki dilansir dari bandungraya.inews.id.
Dia menambahkan, FSN Bandung Raya juga menuntut Atalia agar menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka kepada publik, khususnya kepada komunitas pesantren dan keluarga korban tragedi Al-Khoziny. Pernyataan Atalia dianggap melukai perasaan umat dan keluarga yang berduka.
Selain itu, pihaknya mendesak Komisi VIII DPR untuk segera merancang Kebijakan Nasional Keselamatan Pesantren yang melibatkan Kementerian Agama, Kementerian PUPR, serta BNPB.
Riki berharap kebijakan tersebut dapat mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pesantren.
“Kami juga meminta pemerintah dan DPR menjamin hak-hak korban tragedi Al-Khoziny, termasuk santunan bagi keluarga korban, serta bantuan medis dan dukungan psikososial bagi para santri yang selamat,” katanya.
Editor : Kastolani Marzuki
Anggota Komisi VIII DPR Atalia Praratya kota bandung pondok pesantren al khoziny Forum Santri Nusantara
Artikel Terkait