BANDUNG, iNews.id- Pelayanan publik di Kantor Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat (Jabar) di Jalan Ir H Djuanda (Dago) terancam tutup. Kantor Dinas Peternakan ini disegel sekelompok orang yang mengatasnamakan ahli waris.
Seperti diketahui, lahan Kantor Dinas Peternakan terlibat sengketa dengan ahli waris Adikusumah bersama Ormas Manggala Garuda Putih. Para penggugat mengaku berhak atas lahan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Bandung pada 2 Juni 2016, di mana mereka memikiki wewenang untuk mengeksekusi pengosongan.
Sementara, Pemprov Jabar juga memiliki hak berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum juncto Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan itu termaktub, yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi pengosongan adalah Ketua Pengadilan Negeri, bukan ormas atau orang perorangan.
Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat, Dewi Sartika menyayangkan upaya okupasi dan pengosongan secara sepihak terhadap kantornya itu. Apalagi, upaya itu telah mengganggu fungsi pelayanan kepada masyarakat yang lebih luas.
Dia menyebutkan, upaya pengosongan sejumlah orang pada Minggu (30/9/2018) dilakukan dengan tindakan intimidasi terhadap lima karyawannya yang sedang bertugas piket pengamanan aset. Lima karyawan ini tertahan di dalam gedung akibat upaya intimidasi dan pengambilalihan secara ilegal.
“Intimidasi dan upaya-upaya untuk pengambilalihan gedung dinas ini telah berlangsung beberapa hari terakhir. Ini membuat karyawan kami merasa terancam serta pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu,” ucapnya, Senin (1/10/2018).
Walau demikian, Dewi menjamin pihaknya akan seoptimal mungkin tetap melayani masyarakat dan kepentingan publik yang lebih luas.
Sementara itu, Asisten Daerah Bidang Administrasi Setda Provinsi Jawa Barat, Koesmayadi Tatang Padmadinata menegaskan, upaya okupasi dan penyegelan sepihak adalah tindakan yang illegal dan melanggar hukum.
“Berdasarkan catatan Biro Hukum dan HAM Setda Jabar, perlu ditekankan di sini bahwa Putusan 444 tidak dapat dilaksanakan terhadap objek tanah Kantor Dinas Peternakan. Karena yang menjadi asal persil dari tanah Kantor Dinas Peternakan adalah Persil 24 D.I yang terletak di Blok Dago, sementara di dalam Putusan 444, tanah ahli Waris Adikusumah berasal dari Persil 46 D.III yang berada di Blok Ro’I,” ucapnya.
Kemudian, lanjut Koesmayadi, di atas tanah Kantor Dinas Peternakan, telah ada Sertifikat Hak Pakai Nomor 17/ Kelurahan Dago atas Nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai tanda bukti kepemilikan yang sah, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
“Di mana kedudukan sertifikat tersebut sampai dengan saat ini masih tetap sah secara hukum karena tidak ada satupun putusan pengadilan yang membatalkannya, termasuk putusan 444 yang menjadi pegangan dari para Ahli Waris Adikusumah. Tidak ada satupun bunyi, baik dalam pertimbangan hukum dan amarnya yang menyatakan batal sertipikat Hak Pakai No. 17,” ucapnya di Bandung, Minggu (30/9/18).
Bangunan Kantor Dinas Peternakan telah memiliki IMB yang sah dan juga telah tercatat di dalam Buku Inventaris Barang Milik Negara, sehingga dilindungi oleh hukum berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang melarang pihak manapun untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik negara/daerah.
Untuk itu, kata Koesmayadi, berdasarkan alasan-alasan tersebut, tidak ada satu pun alasan yang sah secara hukum yang dapat membenarkan tindakan ilegal yang dilakukan Ahli Waris Adikusumah dan Ormas Manggala Garuda Putih yang nyata-nyata telah mencederai hukum dan dengan demikian tindakan okupasi yang dilakukan sejak tanggal 5 September 2018 hingga saat ini.
Saat ini Ahli Waris Adikusumah dan Ormas Manggala Garuda Putih telah memasang atribut, baligo, spanduk, plang dan posko di lingkungan Kantor Dinas Peternakan serta mengerahkan massa yang menempati ruang-ruang publik.
Koesmayadi mengatakan tindakan melanggar hukum tersebut sudah sepatutnya untuk dilaporkan, ditindaklanjuti dan diproses oleh pihak aparat yang berwenang. “Lebih dari itu, tindakan mereka tersebut jelas-jelas menganggu kegiatan pemerintahan dan menghambat tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat secara luas,” katanya.
Editor : Himas Puspito Putra
Artikel Terkait