BANDUNG, iNews.id - Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat (DPW PPP Jabar) masih syok menghadapi kenyataan Bupati Bogor Ade Yasin ditangkap KPK dan ditetapkan tersangka penyuapan Kamis (28/4/2022). Menyikapi kasus ini, pengurus akan berkoordinasi dengan DPP PPP mengenai pergantian ketua DPW PPP Jabar.
"Memang di AD/ART ada mekanisme pengisian kekosongan jabatan. Tetapi sekali lagi karena kami masih dalam keadaan syok. Yang pasti dalam waktu secepatnya kami akan berkoordinasi dengan DPP," kata Sekertaris DPW PPP Jabar Pepep Saepul Hidayat kepada wartawan, Kamis (28/4/2022)
Pepep Saepul Hidayat menyatakan, keputusan jabatan ketua partai di wilayah harus diambil oleh Ketua Umum DPP PPP. "Kalau sebagai anggota PPP iya. Tetapi, kalau untuk jabatannya dikaji DPP. Beda perlakuan antara anggota dan pengurus. Kalau nonaktif sebagai pengurus. Ketika mendapatkan inkrah, baru dinyatakan diberhentikan (dari kader partai). ujarnya.
Penanganan partai terkait kasus ini, tutur Pepep Saepul Hidayat, akan disesuaikan dengan peraturan dan mekanisme partai. Sehingga, koordinasi dilakukan dalam waktu dekat dan semua keputusan dari pengurus pusat akan diterapkan secara maksimal. "Keputusan pergantian jabatan ketua DPW, tidak boleh lama. Biasanya kami sangat cepat," tutur Pepep Seapul Hidayat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan kronologi pengungkapan kasus suap yang menjerat Bupati Bogor Ade Yasin. Terungkapnya kasus ini berawal dari temuan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar terkait kejanggalan penggunaan anggaran proyek Jalan Pakansari sebesar Rp94,6 miliar.
Laporan keuangan janggal atau tidak sesuai kontrak itu ditemukan berdasarkan hasil audit tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat dalam proyek peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari senilai Rp94,6 miliar.
Ade Yasin dan anak buahnya diduga menyiasati temuan janggal tersebut dengan menyuap para auditor BPK Perwakilan Jawa Barat. "Temuan fakta tim audit ada di Dinas PUPR. Salah satunya pekerjaan proyek peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari dengan nilai proyek Rp94,6 miliar yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai kontrak," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat menggelar konferensi pers yang ditayangkan melalui akun YouTube KPK, Kamis (28/4/2022).
Firli Bahuri menyatakan, temuan laporan keuangan janggal terkait proyek peningkatan jalan itu berpengaruh pada predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemkab Bogor. Ade Yasin ingin agar Kabupaten Bogor tetap mendapat predikat WTP. Atas dasar itu, terjadi kesepakatan jahat agar Pemkab Bogor mendapatkan status WTP.
Lalu, dibentuk lah tim audit yang bisa mengondisikan agar Pemkab Bogor tetap mendapatkan predikat WTP. Proses audit dilaksanakan mulai Februari hinga April 2022. Salah satu hasil rekomendasi diminta agar program audit laporan keuangan tidak menyentuh area yang mempengaruhi opini.
"Selama proses audit, diduga ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh AY melalui IA dan MA pada tim pemeriksa diantaranya dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal Rp10 juta hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar sejumlah Rp1,9 miliar," ujar Firli Bahuri.
Editor : Agus Warsudi
bogor kabupaten bogor pemkab bogor pejabat pemkab bogor ade yasin bupati ade yasin bupati bogor ade yasin ott kpk
Artikel Terkait