Heboh Konvoi Khilafah, Ini Kata MUI Jabar soal Gerakan Khilafatul Muslimin 

BANDUNG, iNews.id - Tiga hari terakhir masyarakat dihebohkan oleh aksi konvoi pengendara motor membawa bendera dan menyebarkan selebaran yang mengampanyekan sistem khilafah. Aksi tersebut terpantau terjadi di Cawang Jakarta Timur, Parongpong KBB, Karawang, Brebes.

Ternyata, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (Jabar) telah membaca isi selembaran yang disebar kelompok yang menamakan diri Khilafatul Muslimin tersebut. 

Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar mengatakan, selembaran yang diduga disebarkan oleh Khalifatul Muslimin ditemukan di beberapa daerah di Jawa Barat itu, seperti Kota Cimahi, Sukabumi, dan Cianjur, tiga hari lalu.

"Sebetulnya itu (Khilafatul Muslimin) bukan ormas. Kami sudah koordinasi dengan pihak kepolisian terkait penyebaran selebaran itu," kata Sekretaris MUI Jabar kepada wartawan Rabu (1/6/2022).

Rafani Achyar menyatakan, setelah membaca isi selembaran tersebut, MUI Jabar, dibuat sejak 2016 oleh kelompok Khilafatul Muslimin yang berpusat di Bandarlampung, Provinsi Lampung. 

"Isi selembarannya sih, tidak ada kalimat-kalimat eksplisit mau mendirikan negara atau menggantikan NKRI. Tidak ada. Malah non-nuslim pun diperkenankan (bergabung dengan Khilafatul Muslimin)," ujar Rafani Achyar. 

Menurut Sekretaris MUI Jabar, dari isi selembaran, tidak terlalu mengkhawatirkan. "Cuma yang harus digali itu kenapa ini kok (selebaran) disebarkan secara serentak di wilayah Jawa Barat. Itu yang sedang diteliti oleh kami dan pihak kepolisian," tutur Sekretaris MUI Jabar. 

Diberitakan sebelumnya, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid mengatakan, kelompok Khilafatul Muslimin sama bahayanya dengan HTI, NII dan ISIS. Sebab, Khilafatul Muslimin juga mengampanyekan tegaknya sistem khilafah di Indonesia yang berasas Pancasila. 

"Bedanya, HTI merupakan gerakan trans-nasional dan sedang memperjuangkan sistem khilafah di berbagai negara. Sementara Khilafatul Muslimin mengklaim sudah mendirikan khilafah dengan khalifah terpilih,” kata Nurwakhid, Selasa (31/5/2022).

Nurwakhid menyatakan, genealogi Khilafatul Muslimin tidak bisa dilepaskan dari Negara Islam Indonesia (NII) karena sebagian besar tokoh kunci dalam gerakan ini adalah mantan NII.

Pendiri dan pemimpin gerakan Khilafatul Muslimin adalah Abdul Qadir Hasan Baraja, mantan anggota NII, sekaligus salah satu pendiri Pondok Pesantren Ngruki dan ikut ambil bagian dalam Majelis Mujahidin Indonesia pada 2000, walaupun memilih tidak aktif.

Terdapat beberapa parameter yang bisa dipakai dalam melihat Khilafatul Muslimin. Pertama, dari aspek ideologi sangat berbahaya karena memiliki cita-cita ideologi khilafah di Indonesia sebagaimana HTI.

"Walaupun dalam pengakuan mereka tidak bertentangan dengan Pancasila, namun ideologi mereka adalah mengkafirkan sistem yang tidak sesuai dengan pandangannya," ujar Nurwakhid.

Kedua, lanjut Nurwakhid, secara historis pendiri gerakan ini sangat dekat dengan kelompok radikal seperti NII, MMI dan memiliki rekam jejak dalam kasus terorisme. Baraja disebut telah mengalami 2 kali penahanan, pertama pada Januari 1979 dan ditahan selama 3 tahun. 

Kemudian ditangkap dan ditahan kembali selama 13 tahun, berhubungan dengan kasus bom di Jawa Timur dan Borobudur pada awal tahun 1985. Ketiga, dampak ideologis, yakni gerakan ini memiliki cita-cita ideologi perubahan sistem sangat rentan bermetamorfosa dalam gerakan teror.

"Lihatlah kasus penangkapan NAS tersangka teroris di Bekasi yang ditemukan di kontrakannya kardus berisi Khilafatul Muslimin dan logo bordir Khilafatul Muslimin," tutur Nurwakhid.

Selain itu gerakan Khilafatul Muslimin mudah berafiliasi dengan jaringan kelompok teror seperti ISIS. Pada masa kejayaan ISIS pada 2015, Rohan Gunaratna peneliti terorisme dari Singapura menggolongkan Khilafatul Muslimin telah berbaiat kepada ISIS.

Terkait masalah ini, Nurwakhid memaparkan BNPT telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Forkopimda di seluruh wilayah untuk mewaspadai gerakan ini karena bertentangan dengan falsafah bangsa dan berpotensi melahirkan gerakan terorisme.

"Koordinasi ini akan terus dikuatkan. Tujuannya untuk terus melakukan deteksi sedini mungkin terkait potensi munculnya akar radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat," ucap Nurwakhid.

Editor : Agus Warsudi

Baca Artikel Lainnya di Sini