Harimau Sumatera mengadang eksavator di Pasaman Barat, Sumbar (Foto: Budi Sunandar/MNC Portal)

BANDUNG, iNews.id - Sebuah video seekor harimau Sumatera mengadang eksavator yang tengah meratakan lahan untuk kebun sawit di Pasaman, Sumatera Barat, viral di media sosial. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai aksi harimau itu membuktikan telah terjadi kerusakan parah lingkungan di Indonesia.

Karena itu, Dedi Mulyadi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lebih terbuka dan menjelaskan kepada publik terkait kasus kerusakan lingkungan di negeri ini.

Menurut Kang Dedi, berbicara soal lingkungan KLHK harus fokus pada dua hal. Pertama, menjaga yang sudah ada seperti gunung, sungai, dan hutan agar terus berkesinambungan tidak ada lagi perusakan, penebangan, pencemaran hingga penambangan baru. Kedua, recovery seperti gunung, aliran sungai dan hutan yang rusak.

“Kalau dua-duanya terus berjalan tidak akan pernah selesai. Kita membangun kerusakan baru. Di sinilah, kita harus memulai memetakan wilayah mana yang akan fokus recovery dan wilayah mana yang harus dijaga,” kata Dedi Mulyadi saat rapat kerja dengan Menteri KLHK Siti Nurbaya di DPR, Selasa (25/1/2022).

KLHK, ujar Kang Dedi, mendapat berkah di era digital saat ini karena ada respons publik terutama generasi Z terhadap isu lingkungan. Saat ini, isu lingkungan selalu viral dan menjadi perhatian publik.

“Coba KLHK sikapi isu sensitif yang viral. Seperti, beberapa waktu lalu eksavator berhadapan dengan harimau. Kalau eksavator sudah berhadapan dengan harimau, berarti salah eksavator karena melakukan perluasan kawasan sawit lagi. Pertanyaan saya sawit itu mau sampai kapan diperluas? Apakah kita tidak akan menyisakan ruang konservasi? Kita tidak akan menyisakan hutan lindung? Apakah negeri ini cukup dengan satu komoditi? Ini harus ada penjelasan publik dalam rangka menjaga yang sudah ada. Kita malu dong sama harimau yang halangi eksavator,” ujar Kang Dedi.

Selain itu, mantan Bupati Purwakarta dua periode ini, berpandangan tidak ada kaitannya aspirasi DPR dengan memperjuangkan kepentingan publik dengan aspek-aspek yang melemahkan daya kritis.

“Saya enggak mau anggota DPR dapat aspirasi misal Rp500 juta untuk dapil, kemudian diam terhadap 100.000 hektare hutan yang digunduli. Dana aspirasi Rp500 juta, tidak ada artinya, jika kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana. Aspirasi adalah kebutuhan publik yang tidak bisa dikaitkan dengan apapun. Saya rela tidak ada aspirasi asalkan KLHK bisa fokus dan tegas,” tuturnya.

Soal lain, Dedi menyoroti kerugian negara yang jika dikalkulasikan bisa mencapai triliunan rupiah. Salah satu contoh, seseorang mendapatkan izin penambangan di areal 100 hektare, namun bisa jadi pohon yang dibabat bisa mencapai 1.000 hektare.

Hal tersebut sering kali tidak terdeteksi karena masalah kewenangan. Tidak hanya terjadi di Kalimantan atau Sumatera yang memiliki areal hutan luas, tapi di Jawa yang padat penduduknya pun, terjadi.

“Jangan jauh-jauh, di sini saja, Jawa Barat, penambangan batu pakai bom dibiarkan, penambangan pasir dibiarkan, semua tidak peduli. Kok tidak peduli karena berbicara kewenangan. Di kabupaten Satpol PP merasa bukan kewenangan karena izinnya di kementerian, sementara kementerian tidak ada petugasnya. Ini kan kehancuran terus berlangsung,” ucap Kang Dedi.

“Menurut saya ke Bu Menteri (Siti Nurbaya) ayo kita berbicara terbuka. Kalau tidak di forum seperti ini enggak apa-apa di forum tertutup. Apa sih problem yang dihadapi kok tidak berubah? Itu lagi, itu lagi (masalahnya). Kok perasaan, lingkungan semakin rusak, bukan semakin baik. Kita bicara terbuka,” ujar dia.

Kang Dedi berpesan Menteri KLHK berhati-hati dalam melakukan kebijakan perubahan struktur lingkungan. Sebab patut diakui, otak publik mulai dari masyarakat hingga pejabat, adalah uang. Hanya sedikit yang berpikir soal lingkungan.

“Saya menanyakan kembali Dirjen Gakkum KLHK menutup tambang di Karawang tapi Dirjen Planologi mengeluarkan izin untuk tambang tersebut. Ini harus segera dibereskan. Urusan lingkungan tak bisa ditukar dengan apapun yang penting ibu bapak (KLHK) bisa bekerja dengan baik konsisten kepada lingkungan,” tutur Kang Dedi.


Editor : Agus Warsudi

BERITA POPULER
+
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network