BANDUNG, iNews.id - Fraksi PKS DPRD Jabar memberikan catatan terhadap Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jabar tahun 2020. PKS merekomendasi sejumlah perbaikan atas beberapa kekurangan yang terjadi selama 2020.
DPRD Jabar menerima LKPJ Gubernur Jabar tahun 2020 yang dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar, Jumat 30 April 2021. Fraksi PKS memberi beberapa catatan terhadap kinerja Gubernur Jabar dalam pansus LKPJ Gubernur Jabar tahun 2020.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Haru Suandharu mengatakan, situasi saat ini masih dalam kondisi sulit, sehingga PKS menerima LKPj Gubernur Jabar 2020 dengan catatan.
"Sejak awal fraksi kami menyuarakan revisi RPJMD orientasi pembangunan yang menyesuaikan situasi saat ini," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Haru Suandharu, Sabtu (1/5/2021).
Haru mengemukakan, bahwa penilaian terhadap LKPJ ini, melihat juga komparasi di lapangan, Provinsi Jabar di tingkat nasional, dan kinerja tahun sebelumnya di mana kinerja 2019 belum memuaskan.
"Kami menilai dan memberi apresiasi kinerja Gubernur Jabar di saat pandemi ini. Tahun ini cukup memuaskan dengan catatan dan kekurangan yang masih harus diperbaiki," ujarnya.
Selaku Ketua Fraksi PKS, Haru mendorong revisi RPJMD tahun 2018-2023. "Revisi RPJMD ini penting karena situasi pandemi Covid-19 ini tidak tahu sampai kapan, 20-30 persen fokusnya berubah dalam pembangunan," tutur Haru yang juga ketua DPW PKS Jabar ini.
Sikap fraksi PKS, tutur Haru, sangat jelas bahwa ada dua hal mendesak saat pandemi Covid-19 ini, yang harus jadi prioritas. "Dua hal penting catatan kami, yakni perihal penanganan Covid-19, dan ketahanan pangan," ucap Haru.
Secara detail, Haru mengatakan, jika dalam penanganan Covid-19, menyoroti soal penambahan rumah sakit, penambahan tempat tidur, insentif tenaga kesehatan, lalu hibah bansos. "Ini masih belum jelas arahnya, realisasi sudah ada namun belum menjadi fokus," kata Haru.
Ketahanan pangan, ujarnya, ini menjadi mutlak dalam situasi saat ini. "Tahun lalu pernah mengemuka soal ketahanan pangan, namun arahnya belum jelas juga dan belum maksimal. Padahal mungkin ini titik minusnya pemerintah Provinsi Jabar karena belum jelasnya program ketahanan pangan yang diusung," ujarnya.
Haru juga menyikapi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) justru dialihkan ke infrastruktur. "Seharusnya dana PEN bisa diarahkan ke ketahanan pangan yang pernah diungkapkan Pa Gubernur tahun 2020 lalu, kami selaku legislatif akan mendorong hal ini," tutur Haru.
Editor : Agus Warsudi
DPW PKS Jabar pks jabar gubernur jawa barat ridwan kamil gubernur ridwan kamil ridwan kamil dprd jabar anggota dprd jabar fraksi pks
Artikel Terkait