BANDUNG BARAT, iNews.id - Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan mengusulkan sejumlah bantuan keuangan ke pemerintah pusat melalui DPR. Pasalnya, jika hanya mengandalkan keuangan dari APBD KBB tidak semua program pembangunan bisa ter-cover akibat terbatasnya anggaran yang ada.
Hal tersebut disampaikan Hengki saat kedatangan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Cucun Ahmad Syamsurijal yang melaksanakan sosialisasi "Kebijakan Dana Desa dan Kebijakan Transfer ke Daerah" yang diikuti 165 kepala desa se-KBB serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ballroom Pemda KBB.
"Kami ingin menyusun dan memiliki APBD yang sehat, makanya sosialisasi dana transfer dan kebijakan dana desa ini banyak memberikan manfaat bagi KBB," kata Hengki, Jumat (23/6/2023).
Menurutnya, selain menambah pemahaman terkait dana transfer daerah dan dana desa, hal tersebut juga sangat bermanfaat bagi KBB dan organisasi perangkat daerah (OPD). Kesempatan itu juga menjadi kesempatan untuk mengusulkan program pembangunan daerah khususnya di KBB ke pemerintah pusat.
"Kami mengusulkan sejumlah program, seperti bantuan anggaran untuk infrastruktur, kesehatan, sanitasi, hingga program yang bersinergi dengan kebijakan pusat seperti menekan angka stunting," tutur dia.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, baru selesai membuat Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk APBN 2024. Perlu disosialisasikan ke daerah karena ada tujuh prioritas nasional (PN) yang menjadi tanggung jawab daerah dan pusat.
Dia menerangkan rencana kerja pemerintah (RKP) dijabarkan dalam 7 prioritas nasional (PN) yang harus tersampaikan ke daerah.
Ketujuh PN tersebut yakni memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Lalu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
Kemudian revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
"62 persen anggaran masih dipegang oleh pusat melalui transfer keuangan daerah. Makanya daerah harus mampu menangkap peluang yang ada di pusat untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerahnya," kata politisi PKB ini.
Editor : Asep Supiandi
Artikel Terkait