Dibeli dengan Uang Rakyat, Pemda KBB Harus Tegas Tarik Mobil Dinas Pejabat Pensiun

BANDUNG BARAT, iNews.id - DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) meminta Pemda KBB berani secara tegas menarik mobil dinas yang masih dikuasai para pejabat pensiun. Kendaraan itu merupakan aset daerah dan dibeli dengan uang rakyat sehingga penggunaan dan pertanggungjawabannya harus jelas. 

"Kuncinya ketegasan dan keberanian pemda. Itu kan aset daerah (dibeli dengan uang rakyat). Jadi kalau pejabatnya sudah pensiun, ya ambil karena mau dipakai oleh pekabat yang menggantikannya," kata Wakil Ketua Komisi II DPRD KBB Dadan Supardan di Padalarang, Sabtu (5/11/2022).

Bukan hanya kendaraan yang masih dimiliki oleh para pensiunan, ujar Dadan Supardan, kendaraan yang hilang saat dipakai juga harus diganti oleh pengguna. Sebab kendaraan itu masih tercatat milik daerah dan tidak bisa dihapuskan. Ketentuan sekarang pun penghapusan kendaraan harus dilelang tidak bisa di-dum seperti dulu.

Komisi II DPRD KBB, ujar Dadan Supardan, telah menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KBB membahas soal aset kendaraan yang masih ada di luar. 

Bagian aset beberapa kali sudah melayangkan surat secara persuasif kepada mereka yang sudah tidak berhak menggunakan kendaraan dinas karena telah pensiun.

"Ada yang sudah mengeluarkan uang untuk perbaikan, jadi merasa punya hak. Tapi hal seperti itu bisa dikomunikasikan secara baik-baik, jangan sampai pendataan aset kendaraan dan keberadaannya tidak jelas," ujar Dadan Supardan. 

Wakil Ketua Komisi II DPRD KBB menuturkan, jika pemda segan untuk menarik mobil dinas, bisa berkoordinasi dengan kejaksaan, Polres Cimahi, dan Satpol PP. Intinya, bagaimana kendaraan tersebut dikembalikan ke Pemda KBB.

"Persoalan akan semakin rumit jika aset dinyatakan hilang. Itu bisa jadi catatan temuan saat ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," tutur politisi Partai Golkar ini.

Dadan Supardan mengapresiasi keluarga mantan Bupati Aa Umbara Sutisna yang dengan penuh kesadaran tinggi menyerahkan kendaraan dinas ke Pemda KBB. Mobil dinas yang diserahkan keluarga Aa Umbara itu terdiri atas Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero, dan Toyota Camry. 

Tindakan keluarga Aa Umbara itu seharusnya jadi contoh pejabat lain yang telah pensiun mengembalikan fasilitas yang digunakan tanpa harus diambil paksa oleh pemerintah daerah. 

"Sebaiknya, pemda mengingatkan agar pejabat yang hendak pensiun mengembalikan kendaraan dinas. Jangan udah pensiun baru diingatkan, repot nanti. Kan sekarang banyak juga kepala dinas yang mau pensiun di bulan Desember, awal, dan pertengahan tahun depan," tuturnya. 

Diketahui, sebanyak 22 mobil dinas Pemda KBB masih dikuasai oleh pejabat pensiun. Masalah ini jadi perhatian serius Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan monitoring ke Pemda KBB.

Editor : Agus Warsudi

Baca Artikel Lainnya di Sini