Danrem Surya Kencana Tegaskan TNI Netral pada Pemilu 2024, Anggota Tidak Boleh Memihak

SUKABUMI, INews.id - Danrem 061 Surya Kencana Bogor Brigjen TNI Inf Anan Nurakhman menegaskan TNI netral pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Penegasan itu disampaikan Danrem 061 Surya Kencana Bogor dalam pertemuan dengan anggota Kodim 0622 Kabupaten Sukabumi, Selasa (19/9/2023).

Danrem Surya Kencana Brigjen Inf Anan Nurakhman mengatakan, TNI harus tetap netral dan tidak boleh mendukung siapa pun, termasuk calon presiden, partai politik, atau calon anggota legislatif (caleg).

"Panglima TNI telah memberikan arahan sangat jelas bahwa kita sebagai anggota TNI harus menjaga netralitas dalam pilpres ini. Kita tidak boleh terlibat dalam dukungan apa pun terhadap calon presiden, partai politik, atau calon legislatif," kata Danrem Anan Nurakhman.

Brigjen Inf Anan Nurakhman menyatakan, anggota TNI harus tahu batasan-batasan dan dipegang teguh selama Pemilu 2024. "Apa yang boleh dan tidak boleh. Semua harus kita patuhi. Saya sampaikan kembali pesan ini hari ini kepada seluruh anggota," ujar Brigjen Inf Anan Nurakhman.

Dalam konteks pengamanan, Danrem Surya Kencana menuturkan, TNI akan bekerja sama erat dengan Polri. Mereka akan mengevaluasi wilayah rawan dan aman. Seluruh kekuatan Kodim akan dikerahkan. Bahkan jika diperlukan, bantuan dari satuan lain akan didatangkan untuk memastikan kelancaran proses pemungutan suara di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kami akan berkolaborasi dengan Polri dalam pengamanan ini. Wilayah yang rawan akan mendapat perhatian khusus, dan kami akan memobilisasi semua kekuatan yang ada. Tidak hanya Kodim lokal, tapi juga mungkin melibatkan satuan lain yang dibutuhkan. Ini demi menjaga agar proses pemilihan berjalan lancar tanpa insiden yang tidak diinginkan," tutur Danrem Surya Kencana.

Terakhir, kata Brigjen Inf Anan Nurachman, menyinggung tentang peraturan yang sudah ada dalam undang-undang. Ia menegaskan bahwa pelanggaran oleh prajurit TNI akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa pandang bulu.

"Kita tidak akan memilih-milih dalam menangani pelanggaran. Sudah ada undang-undang yang mengatur hal ini, dan kami akan memastikan semua pelanggaran akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Batasannya sangat jelas, dan kami akan mengingatkan anggota kami tentang hal ini secara berkala," ucap Brigjen Inf Anan Nurakhman.

Editor : Agus Warsudi

Baca Artikel Lainnya di Sini