BANDUNG, iNews.id – Alokasi anggaran untuk Kabupaten Sukabumi terancam dipotong imbas kasus balita tiga tahun tewas dengan kondisi tubuh dipenuhi cacing pita.
Balita bernama Raya (3) itu meregang nyawa setelah 9 hari dirawat di rumah sakit. Keterbatasan ekonomi dan tidak memiliki BPJS Kesehatan membuat balita nahas itu terlambat mendapat penanganan medis. Hasil pemeriksaan medis menyatakan korban menderita askariasis, yaitu infeksi akibat cacing gelang yang biasanya hidup di dalam tanah.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku geram dengan kejadian tersebut. Dia menilai fungsi Pemkab Sukabumi tidak berjalan maksimal dalam mengecek kondisi warganya. "Sanksinya anggaran saya perhitungkan. Problemnya tinggi banget (di Kabupaten Sukabumi)," kata Gubernur Jabar, Rabu (20/8/2025).
Dedi menyatakan, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sukabumi yang paling banyak menyerap anggaran. Dedi pun melihat pemerintah harus aktif menangani rumah terdampak bencana sebanyak 9.000 unit.
Fungsi pemerintahan di Kabupaten Sukabumi, ujar Dedi, tidak berjalan dengan baik sehingga fungsi layanan tak maksimal. Padahal, terdapat fasilitas posyandu, program KB desa, tim penggerak PKK, bidan desa hingga puskesmas di sekitar.
"Harus ada fungsi preventif untuk mengecek kelahiran ini namanya ini, sudah ditimbang di posyandu atau tidak, berarti anak ini kan tidak pernah dilakukan penimbangan," ujar Dedi.
Gubernur menyebut sanksi pun bakal diberikan kepada kepala desa termasuk jajaran Pemda Kabupaten Sukabumi. Dedi menyebut peristiwa tersebut merupakan peristiwa besar padahal seharusnya bisa ditangani.
"Bagi saya besar loh. Perkara yang sebenarnya mudah ditangani mengapa menjadi tidak mudah ditangani. Kalau RT nya rajin keliling, kader posyandunya rajin keliling, bidannya rajin keliling, kenapa peristiwa ini bisa terjadi?" tutur Gubernur.
Dedi mengatakan, masalah penyakit cacingan pada anak seharusnya dapat ditangani dengan cepat dan mudah. Dedi mengingatkan kabupaten dan kota lain agar tidak terjadi masalah serupa. "Warning semua," ucap Dedi.
Gubernur menyatakan, apabila semua masalah Gubernur Jawa Barat yang menangani maka menjadi pertanyaan pemerintah daerahnya kemana. "Kalau semua gubernur yang tangani, lantas pemerintahnya kemana," ujar dia.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait