BANDUNG, iNews.id - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kejaksaan Agung (Kejagung) dan PT Pindad menandatangani perjanjian kerja sama pemusnahan barang bukti terorisme. Acara ini berlangsung di PT Pindad, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Rabu (18/10/2023).
Naskah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh pelaksana harian (Plh) Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejagung Asri Agung Putra, Deputi Bidang Penindakan Dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjend Pol Ibnu Suhaendra, dan Wakil Direktur Utama PT Pindad Sigit P Santosa.
Plh Jampidum Kejagung Asri Agung Putra mengatakan sesuai ketentuan Pasal 270 kuhap, Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah, harus sesegera mungkin melaksanakan perintah hakim dalam amar putusan.
Putusan hakim tidak saja terkait pidana badan, namun juga barang bukti, baik yang dikembalikan kepada terdakwa, dirampas untuk negara, maupun dimusnahkan.
"Dalam hal putusan yang menyangkut barang bukti dirampas untuk dimusnahkan sering menjadi permasalahan klasik bagi jaksa selaku eksekutor. Sebab, barang bukti terorisme yang terdiri atas senjata api, senjata tajam, dan peluru tidak bisa segera dimusnahkan karena terkendala sarana dan prasarana yang tidak dimiliki oleh Kejagung," kata Jampidum Kejaksaan RI.
Asri Agung Putra menyatakan, perjanjian kerja sama ini merupakan komitmen serius dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana terorisme yang merupakan musuh bersama.
Seusai sambutan, Jampidum dan para pejabat mengunjungi tempat peleburan barang bukti dan menyaksikan secara langsung proses pemusnahan dan dilanjutkan untuk melihat jenis-jenis senjata yang diproduksi oleh PT Pindad.
Editor : Agus Warsudi
pemusnahan barang bukti pemusnahan barang sitaan kejagung bnpt pt pindad pindad Kajati Jabar aksi terorisme
Artikel Terkait