PURWAKARTA, iNews.id - Pasangan Calon Bupati Purwakarta nomor urut 2, Anne Ratna Mustika dan Haji Aming berjanji akan memperhatikan nasib guru honorer jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta 2018-2023. Hal itu disampaikan Anne saat menjawab pertanyaan panelis dalam sesi kedua, debat Pemilihan Bupati (Pilbup) Purwakarta, Kamis (3/5/2018).
Untuk diketahui, di Purwakarta terdapat 4.000 guru honorer di sekolah-sekolah negeri dan ribuan guru di sekolah swasta. “Polemik guru honorer ini tidak hanya di Purwakarta, tetapi juga di seluruh daerah di Indonesia. Untuk mengangkat menjadi pegawai negeri itu kan memang bukan wewenang kami. Namun kami berkomitmen untuk tetap meningkatkan kesejahteraan guru di Kabupaten Purwakarta,” kata Anne.
Komitmen tersebut akan direalisasikan dalam bentuk penyediaan jaminan kesehatan dan berbagai tunjangan bagi guru honorer. “Kami terus berkomitmen untuk mendorong mereka agar diangkat menjadi PNS. Kami akan mengalokasikan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Anne.
Dalam sesi tersebut, pasangan calon nomor urut tiga, Zainal Arifin-Luthfi Bamala membahas mengenai otonomi daerah dalam mengangkat pembangunan daerah. Menurut Zainal Arifin, otonomi daerah merupakan kesempatan besar bagi pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Untuk bisa memaksimalkan potensi pembangunan lewat otonomi daerah, perlu partisipasi yang lebih besar dari masyarakat.
“Ada dua poin utama yang harus dimaksimalkan dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam otonomi daerah. Yang pertama yakni kebijakan dan aturan yang dibuat mengenai pembangunan harus transparan. Kedua, partisipasi masyarakat harus ditingkatkan. Tidak hanya masyarakat, melainkan semua stakeholder yang terlibat dalam pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, pasangan calon nomor urut 1, Padil Karsoma-Acep Maman mendapatkan kesempatan untuk membahas soal peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Purwakarta. IPM di Purwakarta tercatat lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Barat. Hal itu, menurut Padil disebabkan karena angka penduduk di Purwakarta terlalu besar.
“Karenanya kami akan mendorong program keluarga berencana (KB) agar lebih maksimal lagi di Purwakarta. Tenaga penyuluh yang memang sedikit akan kami tambah untuk menyosialisasikan program ini. Dengan begitu, jumlah penduduk bisa kita tekan, sehingga angka IPM dapat meningkat,” katanya.
Editor : Himas Puspito Putra
Artikel Terkait