BANDUNG, iNews.id - Ribuan siswa baru yang akan melanjutkan ke tingkat SMA/SMK Negeri di Kota Bandung sedang menunggu nasibnya. Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) akan mengumumkan hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 tingkat SMA/SMK di Jabar, Kamis (12/7/2018), besok.
Koodinator Pengawasan dan Pantauan PPDB Jabar, Iwan Hermawan mengatakan, sebanyak 890.000 siswa SMP di Kota Bandung telah lulus pada tahun ajaran 2018, namun dalam proses PPDB 2018, Disdik Jabar hanya menyiapkan 279.490 kursi untuk sekolah negeri.
“Lulusan sebanyak 890.000 siswa dikurangi daya tampung 279.490 kursi dengan rincian untuk SMAN sebanyak 161.490 kursi sedangkan SMKN sekitar 118.000 kursi. Jadi ada 610.510 calon peserta didik yang cenderung tidak dapat diterima di SMA dan SMK negeri. Mau tidak mau, mereka harus ke swasta atau sekolah terbuka,” kata Iwan, Rabu (11/7/2018).
Menurut dia, Disdik Jabar mestinya menambah kuota keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) di sekolah-sekolah negeri terutama di kantong-kantong kemiskinan, seperti di SMAN 10,13,16,17, 18,25 di Kota Bandung. Dia melanjutkan, bila perlu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menambah rombongan belajar. Jika tidak ada ruangan, pemprov segera membangun ruang kelas baru (RKB) di sekolah tersebut.
“Kumpulkan sekolah-sekolah swasta yang mau menerima calon siswa dari kalangan tidak mampu, atau secepatnya dibuka pendaftaran SMA terbuka bagi calon peserta didik KETM yang berminat ke SMA terbuka,” ujarnya.
Dia berharap calon peserta didik dari kalangan tidak mampu atau pengguna surat keterangan ekonomi tidak mampu (SKETM) bisa tetap terakomodir. Menurut dia, masih banyaknya lulusan SMP dari KETM di Kota Bandung yang belum tertampung di SMA/SMK negeri.
Seperti diketahui, PPDB 2018 di Kota Bandung terus mendapatkan protes dari para orang tua murid, terutama bagi mereka yang tidak diterima di sekolah negeri. Mereka mendesak agar disdik, khususnya pemerintah daerah segera memperhatikan kondisi PPDB 2018 yang dinilai merugikan siswa. Para orang tua berharap tidak ada pembatasan kuota dan sistem zonasi.
Editor : Muhammad Saiful Hadi
Artikel Terkait