BANDUNG, iNews.id - Selama lima tahun memimpin Jawa Barat (Jabar) Gubernur Ridwan Kamil dinilai sukses mendongkrak indikator makro. Berbagai pembangunan dengan tagline Jabar Juara pun sudah menunjukkan hasilnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Iendra Sofyan mengatakan, sejumlah kunci keberhasilan Ridwan Kamil selama memimpin Jabar. Menurutnya, salah satu kunci sukses mantan Wali Kota Bandung ini yakni selalu menanamkan inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan dalam setiap program yang dijalankan.
"Beliau selalu memperhatikan sejarah. Apa yang dibangun adalah keberlanjutan dari sebelumnya," kata Kepala Bappeda Jabar saat diskusi Galang Aspirasi Politik (Gaspol) bertajuk "5 Tahun Jabar Juara: Terasa dan Nyata" di Kota Bandung, Kamis (10/8/2023).
Namun, Iendra Sofyan menyatakan, 5 tahun Jabar Juara bukan hanya peran Ridwan Kamil semata mengingat Kang Emil, sapaan akrabnya, selalu melibatkan keberlanjutan program yang sudah dicanangkan pendahulunya. "Dari sisi pembangunan, kita terus mengawal. Acuan kita adalah RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) 2005-2025," ujar dia.
Di awal pemerintahan, tutur Kepala Bappeda Jabar, Kang Emil membentuk Tim Optimalisasi dan Sinkronisasi (TOS). Tugasnya yaitu menerjemahkan Visi Misi 2018-2023 yaitu Terwujudnya Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Jabar mencapai 49 juta pada 2022. Puluhan juta penduduk tersebut tersebar di 18 kabupaten dan 9 kota.
"Dua puluh tujuh kota/kabupaten ini menjadi PR beliau. Salah satunya terkait Dana Transfer, sebab pemerintah melihatnya jumlah kota/kabupaten bukan jumlah penduduk. Itu harusnya (dana transfer) kita lebih banyak, kalau jumlah penduduk patokannya," tutur Kepala Bappeda Jabar.
Di masa kepemimpinannya, kata Iendra Sofyan, Kang Emil berusaha untuk menambah Daerah Otonomi Baru (DOB) di Jabar. Hasilnya sudah ada 9 DOB yang tinggal menunggu keran moratorium dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Mudah-mudahan bertambah terus sampai 37 (kabupaten/kota)" ucap Iendra Sofyan.
Kemudian, dari sisi laju pertumbuhan penduduk, indeksnya terus menurun sejak 2005 hingga 2022. Pada 2005, laju pertumbuhannya mencapai 2,10. Sedangkan pada 2022 hanya menyisakan 1,33. "Artinya suatu progres ini terkendali, meskipun tanpa KB. Bonus demografi ini menjadi PR kita ke depan," ucapnya.
Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Jabar pun sempat mengalami pasang surut tepatnya saat pandemi melanda Tanah Air. Pada 2020, LPE Jabar sempat -2,52.
Namun, itu hanya berlaku sementara. Kang Emil sudah berhasil mengembalikan kurva negatif tersebut pada 2021 dimana LPE berada di angka 3,74. Setahun berselang, kembali on the track di angka 5,45.
"Jabar bisa mengendalikan pada saat Covid-19, bukan berarti zaman Kang Ridwan Kamil tidak berhasil, ini berlaku di seluruh daerah, bahkan dunia," ujar dia.
Iendra menuturkan, Pemprov Jabar pada 2020 atau saat pandemi terjadi jatuh bangun berusaha agar ekonomi tetap berjalan. Satu diantara sekian banyak langkah yang diambil adalah pinjaman daerah.
Bagi Iendra, langkah yang diambil orang nomor satu di Jabar itu merupakan suatu keputusan politik yang besar. Secara aturan, pinjaman tersebut bisa diambil tanpa perlu persetujuan legislator.
"Dua sisi ini harus kita selesaikan. Ada Komite Penanganan Covid-19 dan Komite Pemulihan Ekonomi daerah. Masalah ekonomi dan kesehatan kolaborasi," ungkapnya.
Soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kang Emil-Uu pun terus berupaya melakukan peningkatan. Pada 2022, angkanya sudah mencapai 73,1, jauh meningkat dibanding 2017 di angka 70,7.
Di sisi lain, lanjut Iendra, Istri Atalia Praratya itu memilih melibatkan kabupaten/kota dalam menyukseskan Jabar Juara. Sebab bagi Kang Emil, visi tersebut bisa dirampungkan jika provinsi dan kabupaten/kota berkolaborasi.
Pandangan Iendra, Kang Emil tidak ada sedikit pun ingin membuat jarak dengan 27 kabupaten/kota. Justeru sebaliknya, sejak awal orang nomor satu di Jabar itu selalu berusaha merangkul dalam membangun Jabar lewat konsep kolaborasi.
"Kami selalu mencoba mix and match antarsudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah administrasi. Kita berusaha membuat guyub dengan bupati/wali kota," bebernya.
Salah satu yang ditekankan Kang Emil, imbuh Iendra, segala sesuatu yang diajukan ke provinsi harus clear. Apabila tidak, maka program atau usulan bagaimana pun tidak akan lolos di Bappeda.
"Jika itu bagus dan mendesak, persoalan DED juga diupayakan oleh provinsi. Semata-mata bukan untuk gubernur, tapi masyarakat. Pendekatan itu bukan untuk menhindari ketakutan, tapi membuat suasana atau menyamakan persepsi," tuturnya.
Sementara itu, Akademisi Kebijakan Pembangunan, Ari Nurman menyoroti Jabar dari sisi IPM. Jika dibandingkan dengan DKI Jakarta dan Jawa Tengah pada 2017, Jabar cukup tertinggal jauh.
Walaupun anggaran Jabar mencapai ratusan triliun, namun ada puluhan juta penduduk yang harus diurus. Sedangkan DKI Jakarta dan Yogyakarta, jumlah penduduknya tidak lebih banyak dari Jabar.
Namun, hal itu tercermin setelah 5 tahun berjalan. Progres IPM Jabar dibanding DKI Jakarta dan Jawa Tengah jauh melaku lebih cepat.
"Kalau sisi ngebut, kita yang paling ngebut. Dari efisiensi anggaran, Jabar yang paling tinggi. Dari sisi inilah juara," kata Ari.
Editor : Agus Warsudi
gubernur jawa barat ridwan kamil gubernur ridwan kamil ridwan kamil karya ridwan kamil Provinsi Jabar
Artikel Terkait